Soal Kepala Otorita IKN, Hasto: PDIP Punya Banyak Kader Mumpuni, Bukan Hanya Ahok

SATUARAH.CO – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan hal itu menanggapi isu munculnya beberapa kader PDIP, termasuk nama Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal sebagai BTP atau Ahok sebagai calon kepala otorita IKN.

Hasto menjelaskan, ihwal beredarnya nama Ahok itu karena awak pers bertanya spesifik mengenai sikap PDIP jika Ahok menjadi calon kepala otorita.

Baca Juga: Dukungan Warga NU Pada Erick Thohir Maju Pilpres 2024 Mengalir, Relawan Samudera Etho Siap Berjuang

Sebab, Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah. Sementara itu, nama lain juga muncul seperti Mensos yang juga mantan wali kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.

"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya, itulah yang dimiliki oleh Bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang," kata Hasto, Sabtu (29/1/2022).

Baca Juga: Ditanya Soal Kepemimpinan Anies, Sekjen PDIP Bilang Begini

Menurut dia, PDIP memiliki banyak kepala daerah yang berhasil di luar keempat nama tersebut.

"Itu bisa terjadi karena PDIP memang mengembangkan sekolah partai untuk anggota yang menjadi struktur partai, yang menjadi calon anggota legislatif, dan yang menjadi calon kepala daerah. Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," ujar Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu lalu menekankan, bagi PDIP, yang terpenting adalah ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.

Baca Juga: Jelang Lawan Persikabo, Sembilan Pemain Persib Positif Covid-19

Bagi Jokowi, lanjut Hasto, ibu kota negara baru ini mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.

Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.