Bertolak ke Subang, Perwakilan Kemenko Perekonomian RI Tindaklanjuti Program Pola Kemitraan

SATU ARAH - Perwakilan Kemenko Perekonomian RI bertolak ke Subang dalam rangka menindaklanjuti Program Pola Kemitraan dalam mendukung pengembangan UMKM dan optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Pertanian Kabupaten Subang bersama Bank BJB, diterima langsung Bupati Subang H. Ruhimat di Kawasan Ketahanan Pangan Bukit Nyomot Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (3/9/21).

Kedatangan Kementerian Koordinator (Kemenko Perekonomian) RI dan Ketua Komite tetap Holtikultura (Kadin Nasional) tersebut, tiada lain merupakan tindaklanjut atas program permodalan Bank BJB kepada para kelompok tani atas pengelolaan lahan pertanian berbasis pertanian plasma inti serta penanaman buah dan sayur sesuai kebutuhan oftaker.

Ketua Komite tetap holtikultura Karen Tambayong yang juga salah satu pengurus di Kadin Nasional mengatakan, Kabupaten Subang memiliki potensi ketahanan pangan luar biasa yang dapat menopang kebutuhan pangan nasional dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani bila dikelola dengan baik dan komprehensif.

Hal tersebut menjadi lebih mudah diwujudkan dengan adanya dukungan dari kepala daerah yang memiliki keberpihakan terhadap petani dan program-program pertanian serta memiliki visi untuk menjadikan Kabupaten Subang sebagai pusat ketahanan pangan.

“Kita mendukung upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan lahan PTPN dan Perhutani dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar selain lahan lebih produktif juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Asdev Pengembangan Agribisnis Holtikultura Yuli Sriwilanti menyampaikan bahwa dengan potensi sebesar ini Kabupaten Subang mesti memiliki perencanaan dan pengelolaan yang baik, terukur, efisien dan visioner dengan tetap mengedepankan pengawasan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Bupati Subang H. Ruhimat dalam kesempatan itu mengatakan, selain untuk membantu masyarakat Subang terutama para petani, pemanfaatan lahan perhutani dibutuhkan untuk mengurangi kerugian negara yang dinilai tidak produktif dan tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran negara.

Dipaparkannya, di kawasan milik perhutani tersebut 80 hektar tanaman Jati dengan umur 40 tahun hanya bernilai ekonomi sekitar 150 juta, sedangkan dalam setahun bisa jadi negara harus mengeluarkan berkali lipat pengeluaran rutin wilayah tersebut.

“80 hektar tanaman jati 40 tahun hanya 150 juta, sedangkan negara harus menggaji polhut dan petugas administrasi tidak sebanding, Ini sangat merugikan negara dan tidak produktif,” ujar Bupati.

Ruhimat menyatakan, dirinya sangat mendukung program optimalisasi sumber daya alam (SDA) yang kini sedang berjalan, yang tentunya butuh dukungan seluruh pihak sesuai dengan peran masing-masing.

Ia pun menjelaskan, terkait program ini alurnya telah cukup jelas yaitu pemerintah daerah yang menyiapkan regulasi dan siapkan lahan, dinas terkait menyiapkan Sumber daya manusianya, permodalan dan pembiayaan disiapkan lembaga keuangan/perbankan (BJB) serta offtaker (Paskomnas) disiapkan untuk menampung hasil produksi.

Dikatakannya, sinergitas tersebut akan membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat Subang umumnya.

“Mari kita mulai saja, kami siapkan di sini ada Sumber Daya Alam dan tentunya legal aspek daripada pengelolaan tempat ini telah terjamin atas dasar LMDH,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula peninjauan lapangan kawasan pusat ketahanan pangan Bukit Nyomot yang menjadi lahan yang telah dipersiapkan untuk program optimalisasi SDA tersebut.