SATUARAH.CO - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berlangsung secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Hal ini penting agar pemerintah dapat belajar dari program MBG.
Bendahara Umum PP KMHDI Gde Bayu Pangestu AW mengatakan koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Pemerintah hari ini meresmikan sekitar 80.000 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah.
Baca Juga: 15 Titik Lampu PJU di Jalan Raya Buni Bakti Mati, Rawan Kejahatan Jalanan
Hal ini perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa.
“KMHDI melihat pentingnya peran pengawasan agar pelaksanaannya tidak sekadar formalitas yang mengakibatkan terulangnya pola kegagalan koperasi masa lalu serta program MBG yang hari ini implementasinya masih perlu banyak perbaikan,” kata Gde Bayu, kepada wartawan, Senin (21/8/25).
Ia menekankan bahwa keberadaan koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional dan melibatkan kelompok muda desa sebagai penggerak utama, bukan hanya objek program.
“Pelibatan masyarakat terutama generasi muda sangat krusial. Mereka harus diberi ruang sebagai pengelola koperasi agar ada regenerasi dan adaptasi terhadap ekonomi digital. Jangan sampai koperasi hanya jadi proyek simbolik tanpa dampak nyata,” tambahnya.
KMHDI juga meminta perlunya publikasi terbuka terhadap penggunaan dana koperasi serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Menurutnya jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih mengulangi kegagalan KUD seperti masa Orde Baru.
Baca Juga: Sekolah Dilarang Jual Buku, Wali Kota Bekasi: Semua Sudah Masuk Dana BOS
“Jangan sampai koperasi yang dibentuk justru menambah beban keuangan desa tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Kami mendorong fungsi audit sosial di tingkat masyarakat dan meminta pemerintah menyediakan platform evaluasi berkala,” tegas Gde Bayu.
Dalam hal ini KMHDI memberikan tawaran terhadap pemerintah sebagai mitra kritis dan strategis dalam upaya peningkatan program koperasi merah putih.
