• Jumat, 20 Mei 2022

IMB Diganti jadi PBG, Bikin Bingung Kabid Bangunan Umum DCKTR Kab Bekasi, Ini Alasannya

- Rabu, 19 Januari 2022 | 18:27 WIB
Ilustrasi (krishandsofware.com)
Ilustrasi (krishandsofware.com)

SATUARAH.CO - Pasca Pemerintah Pusat resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sepertinya belum bisa sesuai harapan.

Pasalnya, dalam aturan itu disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, dalam pelaksanaannya masih menemui kendala pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Baca Juga: Serius Kejar Politikus PDIP Harun Masiku, Dewas Tidak Akan Audit Kinerja KPK

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ary Sakti Saktiawansyah mengatakan, kebijakan dalam pelaksanaan PBG tersebut masih sangat membingungkan. Karena, kata Ary, sosialisasi dari Pemerintah Pusat sendiri tentang teknis pelayanan dan pengeluarannya masih sangat minim, bagaimana regulasinya.

"Untuk PBG sampai saat ini kita masih bingung," katanya kepada satuarah.co, Rabu (19/1/22).

Baca Juga: Tidak Tahu Adat Istiadat Setempat, Sosiolog: Kasus Penendangan Sesajen Semeru tak Perlu Diproses Hukum

Menurut Ary, Pemerintah Pusat seperti membuat regulasi, namun tidak memberikan pembelajaran yang tuntas kepada para pelaksana di Pemerintah Daerah. Sehingga, sampai saat ini Pemkab Bekasi belum bisa mengeluarkan PBG kepada masyarakat yang mengurus dokumen pengganti IMB tersebut.

"Seperti orang berenang di lautan. Pemerintah Pusat yang membuat aturan kita dilepas begitu saja," ujarnya.

Baca Juga: Mulai 2023, Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer

Halaman:

Editor: Budhie

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menhub Kunjungi Dermaga Dishub Kali Adem

Selasa, 3 Mei 2022 | 18:02 WIB
X