Ketua DPRD Pertanyakan Tunjangan Anies Baswedan

SATUARAH.CO – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menyindir gaji dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, Wagub, TGUPP serta jajarannya. Menurut dia, keterbukaan nilai itu perlu dibuka ke publik setelah wacana kenaikan tunjangan anggota DPRD dikritik.

“Saya mau nanya dalam forum yang baik ini, tunjangan operasional gubernur berapa sih pak? Kayaknya yang salah anggota dewan,” jelasnya, dilansir satuarah.co dari republika.co.id, Rabu (12/1/2022).

Dia meminta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, yang hadir dalam sidang tersebut untuk membuka nilai yang ada. Tujuannya, agar masyarakat juga bisa mengetahui jika gaji dan tunjangan eksekutif DKI tidak jauh lebih kecil dari Legislatif.

Baca Juga: Ahok Masuk Kandidat Pilgub DKI 2024, Gembong: Keputusan di Tangan Megawati

“Karena yang selalu disalahkan DPRD lagi-DPRD lagi. Jadi, dalam forum ini saya mau dengarkan itu saja pak,” keluh Bendahara DPD PDIP DKI yang biasa disebut Pras itu.

Menanggapi permintaan dari Ketua DPRD tersebut, Marullah menyanggupinya. Menurut dia, hal itu akan dijawab dengan data yang lengkap di pertemuan selanjutnya.

“Kami akan siapkan nanti, jadi mungkin tidak bisa langsung sekarang ini. Saya akan sampaikan data-datanya untuk disampaikan pada rapat banggar,” ucapnya.

Baca Juga: Soal Penahanan Ferdinand, GP Ansor: Percayakan pada Penegak Hukum

Pertanyaan Prasetyo itu, mengacu pada evaluasi Raperda APBD DKI 2022 oleh Kemendagri. Dikatakan, dalam sorotannya, Kemendagri melihat alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI senilai Rp177,37 miliar. Jumlah tersebut, naik Rp26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, sekitar Rp150,94 miliar.

Sebagai informasi, dalam rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022, anggota dewan masing-masing akan mendapat total gaji sekitar Rp139 juta.

Jika menilik pada rinciannya, belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI tahun ini ditetapkan Rp177,37 miliar atau naik Rp26,42 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp150,94 miliar.

Baca Juga: Sekolah Swasta Pusing Banyak Kehilangan Guru, Ini Penyebabnya

Anggaran yang naik signifikan adalah belanja tunjangan perumahan senilai Rp102,36 miliar. Jumlah tersebut, melonjak Rp25,44 miliar dibandingkan tahun lalu Rp76,92 miliar. √