SATU ARAH - Serikat pekerja yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Karawang mengikuti vaksinasi mobile presisi yang digelar Polres Karawang, bertempat di GOR Adiarsa Karawang, Senin (26/7/21).
Anwarudin selaku Sekretaris DPC PPMI Karawang mengatakan, Perusahaan mewajibkan seluruh karyawannya untuk divaksin sebagai upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan perusahaan.
Di sela acara vaksin, Anwarudin menceritakan keluh kesah buruh selama penerapan PPKM darurat. Pihaknya menerima pengaduan dari anggota PPMI, banyak perusahaan tidak membayar gaji karyawan yang terpapar Covid-19 lalu menjalani isolasi mandiri (isoman).
"Selain itu, setelah isoman 14 hari, perusahaan lalu mewajibkan tes PCR, sedangkan biaya tes PCR cukup mahal dan dibebankan kepada karyawan," ungkapnya.
Anwarudin sangat menyayangkan Satgas Covid-19 hanya sidak dan memberikan sanksi kepada perusahaan perusahaan besar saja, pada aktualnya banyak perusahaan yang melanggar peraturan PPKM darurat, seperti perusahaan yang non esensial dan non kritikal harus WFH 50 persen. Namun kenyataannya banyak perusahaan tetap operasional dan produksi secara normal berjalan dengan tiga shift.
"Khususnya di kawasan KIIC dengan diadakannya pemadaman listrik dari PJU, itu hanya kamuflase saja, namun pada aktualnya perusahaan perusahaan tetap beroperasi," tegasnya.
Anwarudin berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi dan bekerjasama dengan perusahaan perusahaan, terkait vaksinasi, swab dan tes PCR agar dibebankan ke perusahaan jangan dibebankan kepada karyawan.
