Senada pernyataan sikap LAMI, lanjut Anwar, L-KPK juga menyayangkan sikap Bupati Bekasi yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Covid-19, namun memberi contoh tidak baik ke masyarakat.
"Saya mencurigai terjadinya peningkatan angka terpapar Covid-19 di Kabupaten Bekasi ini justru pelakunya berasal dari pejabat pemerintah, ini jelas sangat merugikan," terang Anwar seraya menunjukan Instruksi Tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Bekasi agar seluruh warga tanpa terkecuali tidak melaksanakan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dan tidak melaksanakan resepsi pernikahan maupun khitanan.
"Instruksi tersebut berlaku umum meskipun kasus aktif Covid-19 di daerah tersebut sedikit, karena tidak menutup kemungkinan datangnya virus berasal dari luar dan sebagai pejabat publik tentunya kehadiran Bupati Bekasi dapat mengundang kehadiran massa dari luar daerah," terangnya.
L-KPK, lanjut Anwar, mempertanyakan sumber dana yang digunakan pejabat Pemkab Bekasi untuk nyawer.
"Harus jelas sumber dananya, kalau berasal dari dana recofusing Covid-19, maka harus jelas siapa penerimanya dan harus difoto satu persatu, karena banyak terjadi kasus pemalsuan data dan tandatangan palsu yang dilakukan oknum pejabat pengguna anggaran," tegas Anwar. (*)
