Gelar Wawancara Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi, Ini Pesan Kadivmin Kemenkumham Jateng

SATUARAH.CO - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah (Jateng) melanjutkan proses seleksi pengisian jabatan administrasi untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng ke tahap wawancara yang dilaksanakan secara langsung, Senin (19/9/22).

Hadir sebagai pewawancara, Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua Tim Penilai Kinerja (TPK), Jusman, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti serta Tim Penilai Kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng.

Seleksi Pejabat Administrasi ini diikuti oleh 12 (dua belas) pegawai dari satuan kerja yang berdasarkan hasil Rapat TPK sebelumnya telah memenuhi syarat secara administrasi.

Baca Juga: Bangun Sinergitas Bersama Perguruan Tinggi, Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan UNIMUS

Pada kesempatan tersebut Kadivmin, Jusman berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jusman juga berharap peserta dapat mengikuti dengan serius dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Gelar Rakor DTKS, Wabup Subang: Vervalnya Harus Maksimal, Tepat Sasaran

“Kami akan melakukan wawancara untuk pendalaman terkait potensi diri, serta kompetensi saudara-saudara sebagai penunjang untuk posisi jabatan administrasi,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Aplikasi Pemprov Jabar Bakal Diterapkan untuk ASN Pemkab Bekasi, Dani Ramdan Bilang Begini

Pewawancara bukan hanya menggali terkait tugas dan fungsi saja tetapi juga menggali integritas, komitmen, potensi peserta serta langkah-langkah inovasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi jika diberi amanah sebagai pejabat administrasi.

Wawancara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, khususnya terkait dengan pola mutasi dan promosi serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. ® rls