• Selasa, 9 Agustus 2022

Renovasi Vihara Sukabumi Diduga Ditolak, Hikmahbudhi Desak Jokowi Turun Tangan

- Rabu, 29 Juni 2022 | 14:09 WIB
Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan PP Hikmahbudhi, Jan Suharwantono  (Mufreni)
Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan PP Hikmahbudhi, Jan Suharwantono (Mufreni)

SATUARAH.CO - Renovasi Vihara Jiu Tien Kung, Sukabumi, Jawa Barat diduga ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cicurug dan sejumlah ormas. Mereka beralasan, renovasi Istana Langit ke 9 Jiu Tien Kung, Kebon Limus oleh Yayasan Gema Gita Nusantara itu tak memenuhi persyaratan dan mereka khawatir terjadi buddhanisasi terhadap warga Muslim.

Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menyayangkan penolakan renovasi rumah ibadah umat Buddha tersebut. 

"Hikmahbudhi menilai bahwasannya alasan penolakan tersebut sangat tidak berdasar dan berpotensi merusak persatuan dan kerukunan umat beragama, hal tersebut sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan alasan alasan tersebut akan terus digunakan sebagai dalih pembenaran kaum mayoritas di berbagai daerah kepada minoritas," kata Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan PP Hikmahbudhi, Jan Suharwantono dalam keterangannya, Rabu (29/6/22).

Baca Juga: Pj Bupati Bekasi Dorong PT BBWM Miliki Usaha Bidang Energi Terbarukan

Ia menuturkan, secara prinsip hak beragama mencakup hak kebutuhan beribadah. Namun, kenyataannya hingga hari ini konflik penolakan pembangunan rumah ibadah masih saja terjadi. Penolakan pendirian rumah ibadah, kata Jan, menjadi cerita berulang dari tahun ke tahun yang sampai hari ini pemerintah cenderung tidak mampu memberikan jaminan rasa aman dan keadilan. 

"Alasan klasik rumah ibadah tak memiliki izin acap menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan intoleran, dan diskriminasi," ujarnya. 

Sejumlah peraturan diskriminatif dan pemerintah daerah yang kerap tak bergigi terhadap tekanan kelompok intoleran, menurutnya semakin menyudutkan kaum minoritas. Seperti hadirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah. 

Baca Juga: Resmi Rilis Logo Baru, Ini Menurut Ketum Persipasi Kota Bekasi

"Pada praktiknya, aturan tersebut seringkali digunakan untuk pembenaran melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi terhadap kaum minoritas di suatu wilayah di Indonesia," ungkap Jan. 

Halaman:

Editor: Budhie

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mapala UI Kampanyekan #PendakianNetralKarbon

Rabu, 3 Agustus 2022 | 07:54 WIB
X