SATUARAH.CO - Polemik revitalisasi pasar-pasar yang berlarut-larut di Kota Bekasi dan tata kelola lalu lintas yang masih carut marut di beberapa titik jalan ini merugikan masyarakat.
"Saya sudah sering menegur kepala dinas terkait untuk serius membenahinya dan sering saya lakukan interupsi di Sidang Paripurna terkait hal ini," ujar Arwis Sembiring, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/6/24).
Polemik revitalisasi beberapa pasar di Kota Bekasi seperti tak menemukan jalan keluar, saling tuding antar pemerintah dan pedagang pun kerap terjadi, sama seperti kemacetan yang menjadi menu santapan rutin harian para pengguna jalan di beberapa titik ruas jalan di Kota Bekasi sepertinya tak membuat dinas terkait mencari solusi tepat untuk mengurainya.
Baca Juga: Lantik 5.864 ASN di Lingkungan Pemprov Jabar, Bey Machmudin Ingatkan Ini
Ini beberapa residu yang tertinggal di tengah kemajuan Kota Bekasi sebagai kota penyanggah Ibu Kota negara, DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Arwis Sembiring anggota DPRD Komisi II Kota Bekasi saat ditemui media di ruang Fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi menyoal polemik pasar dan kondisi lalu lintas yang masih belum tertata rapih.
Menurutnya, untuk revitalisasi pasar khususnya Pasar Kranji yang sampai sekarang masih minim progres, diperlukan duduk bersama antara Pemkot Bekasi dan pemenang tender untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Isu Persampahan Jadi Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
"Sudah hampir 3 tahun revitalisasi Pasar Kranji Baru belum menemukan titik terang baik yaitu antar dinas terkait, pemenang tender dan pedagang. Polemik yang berlarut ini juga merugikan masyarakat Kota Bekasi yang melintas di sana, macet, bau dan kotor dan bisa berefek kepada kesehatan. Banyak warga yang mengadu ke saya karena kebenaran Pasar Kranji Baru letaknya di dapil saya juga," ujarnya.
"Pemkot Bekasi harus tegas, kalau bisa diultimatum itu pemenang tender dan apabila abai juga diganti. Jangan biarkan berlarut-larut seperti ini tanpa ada solusi yang jelas sehingga merugikan semua pihak," tegas Opung Arwisb(panggilan akrab) anggota DPRD 3 periode yang juga merupakan caleg terpilih pada Pileg 2024, Februari silam.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi ini menegaskan, dirinya kerap mengkritisi hal tersebut saat rapat dengar pendapat yang dilakukan di komisinya yaitu komisi II.
"Sering dalam rapat komisi, yang diutus oleh Pemkot bukan Kepala Dinas yang datang sesuai undangan yang kami berikan, padahal kami perlu seorang pengambil keputusan. Bahkan tak jarang, mereka tak membawa data saat rapat, sehingga harus menunggu data diambil baru rapat bisa dilaksanakan, padahal tema rapat sudah tertera di undangan yang kami buat," terang Arwis Sembiring.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi Jelang Idul Adha 1445 H, Pemkab Purwakarta Siapkan Ribuan Paket Sembako Murah
Hal-hal tersebut membuat dirinya heran dan seolah-olah dinas terkait tak siap dalam mengikuti rapat tersebut. Sering juga dia menyarankan bahwa rapat tak perlu dilanjutkan lagi dan reschedule ulang.