SATUARAH.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar dialog media bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi di Aula PWI Bekasi Raya, Jl. Rawa Tembaga II No.1, Margajaya, Bekasi Selatan, Senin (5/5/25).
Dialog Media yang mengusung tema "Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel: Mengawal Proses Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Kota Bekasi," dihadiri para pengurus dan anggota PWI Bekasi Raya serta puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan online dari wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Dialog tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Imran Yusuf, S.H., M.H., selaku Kajari Kota Bekasi, serta Indra Hadi Waluyo yang hadir sebagai perwakilan dari Inspektorat Kota Bekasi.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin dalam sambutannya menyampaikan bahwa dialog ini merupakan bentuk komitmen PWI dalam membangun ruang komunikasi yang konstruktif antara insan pers dan aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Baca Juga: Presiden RI Ucapkan Selamat kepada PM Baru Singapura Lewat Telepon Langsung
“Peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan dan penegakan hukum. Karena itu, dialog seperti ini penting untuk memperkuat hubungan yang sehat dan produktif antara pers dan aparat hukum,” kata Ade.
Kajari Kota Bekasi, Imran Yusuf menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan jajarannya dalam membangun institusi kejaksaan yang lebih transparan.
Imran Yusuf menekankan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Baca Juga: Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Albanese di Pemilu Australia: Turut Berbahagia!
“Kami berusaha membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk media, untuk mengakses informasi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejaksaan harus hadir sebagai institusi yang tidak hanya menindak, tapi juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat,” tutur Imran Yusuf.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat integritas internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta layanan hukum gratis bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kota Bekasi, Indra Hadi Waluyo menegaskan bahwa transparansi dalam penegakan hukum harus dimulai dari sistem pengawasan internal pemerintahan yang kuat. Menurutnya, pengawasan yang baik merupakan fondasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Baca Juga: RUU Penyiaran Lawan Kebebasan Pers: PWI dan AJI Desak Perlindungan Jurnalis di Era Digital Kekinian
“Inspektorat berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Kami mendukung penuh upaya kejaksaan dan lembaga lain untuk membangun sistem hukum yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik,” ujar Indra.
