SATUARAH.CO - Pemerintah melalui Rapat Terbatas (Ratas) Pejabat Eselon 1 yang tergabung dalam Tim Pengarah dan Pelaksanaan TPPS Pusat membahas dampak efisiensi anggaran terhadap program percepatan pencegahan dan penurunan stunting (P3S) serta rencana pengukuran kinerja tahun 2025, Selasa (4/3/25).
Ratas ini dipimpin oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia serta dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Pada rapat terbatas tersebut, pemerintah menyoroti sejumlah tantangan yang muncul akibat efisiensi anggaran. Salah satu dampak yang disoroti adalah keterbatasan pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting.
Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan pemanfaatan platform media online sebagai salah satu strategi efisiensi.
Baca Juga: 'KONI Kabupaten Bekasi Peduli' Bantu Warga Terdampak Banjir di Tambun Utara
Selain itu, diperlukan advokasi kepada kepala daerah baru agar tetap menjadikan program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama.
Berkaitan dengan rencana pengukuran kinerja tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa penurunan stunting akan tetap menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.
Target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14,2% pada tahun 2029, dengan target jangka panjang mencapai 5% pada tahun 2045 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Pada rapat ini juga disampaikan bahwa revisi Perpres terkait program penurunan stunting masih dalam proses dan memerlukan percepatan agar kebijakan yang ada dapat segera disosialisasikan ke daerah.
Selain itu, pemerintah menyoroti perlunya kejelasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan untuk anak sekolah, sementara ibu hamil dan balita masih menjadi sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Baca Juga: Bakal Dapat Bantuan, Wali Kota Bekasi Pastikan Data Korban Banjir Sesuai Kriteria
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 juga menjadi pembahasan utama dalam rapat ini. Data SSGI telah dikumpulkan hingga 28 Februari 2025 dan saat ini dalam proses pembobotan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan progres mencapai 60% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan interoperabilitas antar-Kementerian/Lembaga guna memastikan keakuratan kebijakan yang dibuat.
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB.
