Ketahanan Pangan Terancam, Komisi VII DPR Minta Presiden Batalkan Peleburan Balitbang Pertanian ke BRIN

SATUARAH.CO – Pemerintah diminta untuk membatalkan peleburan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian ke BRIN. Pasalnya, proses peleburan balitbang pertanian sangat berisiko karena melibatkan jumlah aset dan SDM yang sangat besar.

"Bila peleburan ini dipaksakan akan berdampak buruk bagi kegiatan penelitian sektor pertanian yang sangat penting. Mengingat salah satu konsekuensi peleburan lembaga ini adalah penyesuaian organisasi dan rasionalisasi SDM," kata anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

Mulyanto menjelaskan, Litbang Pertanian berbasis lahan dengan aset dan SDM tersebar di berbagai daerah. Kemerosotan riset pertanian akan mengancam ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Antisipasi Covid-19, MotoGP Mandalika 2022 Terapkan Travel Bubble

"Kenapa harus paksakan Litbang Pertanian melebur ke BRIN saat ini? Toh, peleburan lembaga lain saja masih bermasalah, masak mau ditambah dengan masalah baru lagi," sesalnya, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id.

Mulyanto memaparkan, saat ini terdapat 7.812 orang yang terlibat dalam kegiatan Balitbang Pertanian. 2.553 di antaranya merupakan tenaga fungsional yang terdiri dari peneliti, perekayasa, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, teknisi litkayasa statistisi, penyuluh, analis kepegawaian dan perencana. 3.500 karyawan honorer serta 2.000 lebih sisanya adalah karyawan kontraktual.

Dari sisi aset, lanjut Mulyanto, peleburan ini berpotensi terjadi konflik kepemilikan. Karena proses administrasi pindah tangan tidak mudah dilakukan.

Baca Juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Korps Bhayangkara

Sehingga aset yang semula sangat produktif sangat mungkin jadi terbengkalai.