ekonomi

Omicron Melonjak, Pimpinan MPR Minta Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Rakyat Miskin

Selasa, 8 Februari 2022 | 19:49 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti kenaikan kasus varian covid-19 (omicron) yang menanjak. (telusur.co.id)

SATUARAH.CO – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti kenaikan kasus varian covid-19 (omicron) yang menanjak.

Kenaikan kasus ini bahkan mulai menunjukkan gejala berbahaya seperti pada puncak covid di pertengahan tahun 2021.

“Ini mesti diwaspadai oleh semua pihak, mengingat aktivitas masyarakat dapat kembali terhenti jika tidak dimitigasi dengan baik,” kata kata politisi senior Partai Demokrat ini, dilansir telusur.co.id, Selasa (8/2/2022).

Baca Juga: Tolak Revisi UU PPP, Fraksi PKS: Jangan Ada Penumpang Gelap

Menurut dia, kenaikan kasus omicron ini tentu duka bagi kita semua. Meskipun dalam banyak kajian varian ini relatif tidak begitu berbahaya dibanding varian delta, namun tingkat infeksinya sangatlah tinggi.

“Meski ringan, namun jika menginfeksi orang yang punya komorbid dan ketahanan fisik yang lemah, juga berdampak mematikan. Jadi semestinya kita tidak boleh anggap remeh,” imbuhnya.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini juga mengingatkan bahwa jika kasus omicron ini terus menanjak, maka pemerintah harus mengambil, melanjutkan, dan mempertajam serangkaian kebijakan pengaman sosial untuk membantu warga terdampak, terutama warga berpendapatan rendah.

Baca Juga: Hadapi Lonjakan Covid-19, Wakil Ketua MPR: Tingkatkan Disiplin dan Prokes

Ini penting karena jika aktivitas perekonomian kembali terhenti, maka masyarakat miskin akan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Tugas negara memastikan semua warganya tercukupi kebutuhan dasarnya. Masyarakat miskin sebagai yang terdampak harus diberikan afirmasi agar dapat terus melanjutkan hidupnya. Jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan bantuan permodalan UMKM adalah kebijakan yang mesti diambil. Tidak ada cara lain,” kata Syarief.

Menurut Syarief, pemerintah juga harus mengevaluasi anggaran PEN di 2022 yang jauh menurun dibandingkan 2021. Pada 2021, dana PEN dianggarkan sebesar Rp744,77 T, sementara pada 2022 menurun hanya sebesar Rp455,62 T.

Baca Juga: Munarman Dituntut Mati, Pengacara: Itu Hoaks

Jika terjadi kenaikan kasus yang sekarang terus menanjak, sudah seharusnya anggaran PEN di tahun ini kembali dinaikkan.

“Perkara dana PEN ini adalah soal keberpihakan, dengan dampak covid yang langsung memukul kesehatan dan perekonomian rakyat, sudah seharusnya prioritas anggaran dipergunakan untuk penanganan bencana. Terutama bagi warga miskin dan pelaku UMKM sebagai kalangan paling terdampak. Saya mengingatkan dan mendorong pemerintah agar konsisten mengalokasikan anggaran untuk membantu rakyat miskin, dan pelaku UMKM,” pungkasnya.

Tags

Terkini