Namun, kata Menko Polhukam, kalangan negara sekuler kebangsaan seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Yamin juga orang Islam. Namun mereka tidak mau negara Islam. Mereka ingin negara dimana nilai-nilai Islam itu bisa dilaksanakan dengan baik tapi tidak menjadi dasar negara. Lantas terjadi perdebatan, dan diambil jalan tengah yakni konsep NKRI berdasarkan Pancasila.
“Itulah ketemunya, sehingga di sini negara Pancasila itu negara yang di dalam penyelenggaraannya umat beragama itu dilindungi sepenuh-penuhnya untuk melaksanakan ajaran beragama tapi tidak boleh konflik karena perbedaan agama,” kata dia.
“Kalau anda terlalu ke kanan itu radikal, kalau terlalu ke kiri itu liberal. Islam moderat, moderasi Islam, itu adalah Islam yang ada di tengah. Kita yang beragama apa saja, Islam seperti saya, Kristen seperti Pak Reynhard (Direktur Jenderal Pemasyarakatan), laksanakan ajaran Kristen dengan baik, saya laksanakan ajaran Islam saya dengan baik. Lalu dalam hal yang diperlukan bersama, itu kita bersatu,” lanjut Mahfud MD.
Hal yang diperlukan bersama, tutur Menko Polhukam, adalah urusan-urusan yang tidak terbatas pada latar belakang agama mana pun. Misalkan dalam urusan membangun keadilan sosial, menegakkan hukum, dan melawan korupsi.
“Membangun keadilan sosial, kan tidak perlu agama apapun. Hindu, Islam, Kristen, Budha, itu bisa bersatu. Menegakkan hukum, itu bersatu di situ meski agamanya beda. Melawan kedzaliman, menghantam korupsi, agama apa saja di situ. Itulah sebenarnya inti dalam kehidupan kita, berpancasila itu,” kata Menko Polhukam.
