SATUARAH.CO - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi H. Suryo Pranoto mengatakan, kondisi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara virtual, tidak bisa langsung berbicara mengusulkan ke Plt Bupati Bekasi maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi.
Hal itu dikatakannya menanggapi musrenbang yang diikuti olehnya secara virtual di Kecamatan Babelan, Rabu (16/2/22).
"Apapun usulan yang ada pada Musrenbang Kecamatan Babelan ini, insya Allah akan saya bawa langsung ke dinas-dinas terkait untuk diperjuangkan," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi ini usai Musrenbang tingkat Kecamatan Babelan.
Baca Juga: Sandi Nayoan dan SMSI Diskusi Soal Isu Hukum Dunia Jurnalistik
Menurutnya, musrenbang yang dilakukan secara virtual ini tidak efektif. Karena, katanya, tidak dapat jawaban langsung dari dinas terkait yang diusulkan warga.
"Bagi saya ini tidak efektif, karena kita tidak bisa mendapatkan jawaban langsung dari dinas terkait," tandasnya.
Baca Juga: Anggota Forkopimda Subang Ikuti Rakor Virtual Komite Kebijakan Penanganan Covid 19 Jabar
Disinggung apakah ada usulan skala prioritas, Suryo Pranoto mengatakan, cukup banyak, salah satunya sarana sekolah.
"Kondisi sekolah-sekolah negeri dan sarana infrastruktur jalan banyak yang sangat memprihatinkan di Kecamatan Babelan ini," ujar anggota Komisi III ini.
Baca Juga: Gandeng Forkopimda, BPN Kabupaten Bekasi Gencar Lakukan Penyuluhan PTSL
"Kita akan perjuangkan sarana sekolah dan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan agar segera diperbaiki," tandas Suryo Pranoto.
Suryo Pranoto mengakui, merasa kurang puas dengan hasil pekerjaan yang dilakukan sejumlah pelaksana yang melakukan kegiatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Babelan. Lantaran, sambungnya, kurangnya pengawasan dari dinas terkait.
"Kurangnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait di Kabupaten Bekasi salah satu penyebab berkurangnya kwalitas yang dilakukan pelaksana dalam suatu kegiatan infrastruktur," bebernya. √