SATUARAH.CO - Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menginginkan adanya pemerataan pembangunan yang merupakan skala prioritas di masing-masing kecamatan, terutama pembangunan sekolah.
"Misalnya Kecamatan Tambun Selatan, SD yang mana, SMP yang mana, jalan yang mana, sarana olahraga (SOR) nya mana dan salurannya mana yang harus dibangun," papar Helmy, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (22/9/21).
Baca Juga: Jalan Perjuangan Babelan Dicor, Ratusan Pengendara Terjebak Macet
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pihak kecamatan dan desa harus duduk bareng untuk membahas Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan.
Baca Juga: Warga Dua Desa Ini Minta Pemkab Bekasi Normalisasi Kali Kopeng
Setelah itu lanjut dia, pihak Kecamatan duduk bareng dengan Bappeda, kemudian Bappeda dengan dinas terkait, lalu Bappeda dan dinas duduk bareng dengan Komisi III, sehingga pemerataan benar-benar tercipta dalam hal pembangunan.
Baca Juga: Waduh!! Ternyata di Kabupaten Bekasi Masih Ada Tiang Listrik dari Bambu
Selain itu, katanya, adanya perbaikan-perbaikan semua ruas jalan antar desa dan antar kecamatan yang rusak agar menjadi skala prioritas strategi pembangunan Pj Bupati Bekasi dalam pembangunan tahun 2022.
Kemudian dia berujar, perawatan-perawatan yang menjadi skala urgensi yang berkesinambungan, misalnya; perawatan jalan, jembatan dan saluran yang antar kecamatan dulu yang diperhatikan.
Pihaknya juga menginginkan Jalan Kalimalang selesai diperbaiki pada 2022. "Itu target utama Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi," tandasnya.
Helmy menilai, hingga saat ini, tidak ada pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi, bahkan tidak ada yang berkesinambungan.
"Misalnya Jalan Kalimalang. Kalau mau fokus perbaikan dan pembangunan jalan di Kalimalang dalam dua tahun anggaran sebenarnya selesai. Jangan sampai 5 tahun atau 7 tahun enggak kelar-kelar," sindirnya.
Soal perawatan jalan, lanjut Helmy, jalan yang sudah dibeton apabila berlubang, harus diaspal semuanya. "Jika ada jalan yang berlubang, ya segera diaspal, sehingga mengurangi beban ekonomi masyarakat yang ban-nya rusak, terjatuh atau apapun," tandasnya.
Selain itu, Helmy menambahkan, fasilitas sosial (fasos) maupun fasilitas umum (fasum) di seluruh Kabupaten Bekasi harus dioptimalkan serahterima-nya ke Pemkab Bekasi.