Ketua BPD Kab Bekasi, H. Karno, S.Pd mengaku bersyukur dengan diselenggarakannya pengukuhan anggota BPD se Kabupaten Bekasi ini.
"Sebab proses yang harus dilalui untuk sampai ke titik ini sangatlah panjang. Alhamdulillah, berkat kebijakan Pak Pj Bupati Bekasi dan dibarengi dengan kekompakan kita semua, sehingga pada akhir bulan Juni 2024 lalu SK BPD bisa rampung," ungkapnya.
Dirinya berharap, dengan telah disahkannya UU No. 3/2024 yang baru, dapat diikuti semangat kekompakan dalam memajukan desa.
"Insya Allah, BPD akan terus menjadi pelopor sinergitas yang baik dengan kepala desa. Tetapi kami juga butuh disupport (dari Pemkab), sehingga kami siap untuk membantu menjaga Kamtibmas di Kabupaten Bekasi," terangnya.
Baca Juga: KemenPAN RB Ganjar Penghargaan SSDM Polri Kategori Pelayanan Prima
Peran BPD sangat penting, kata H. Karno, apalagi Kabupaten Bekasi akan menghadapi Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
"Mari kita tunjukkan kekompakan ini, bahwa BPD bisa menjaga kondusifitas keamanan di Kabupaten Bekasi," imbuhnya.
Hal senada, juga disampaikan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Ia menekankan, BPD di Kabupaten Bekasi harus menjaga harmonisasi dengan kepala desa.
"BPD ini bisa disebut juga senator. Sebagai senator, tentu Anda mewakili kepentingan masyarakat agar kebijakan Pemdes sejalan dengan kepentingan masyarakat," jelasnya.
Karena itu, Dani Ramdan mengharapkan, agar tambahan 2 tahun masa jabatan ini dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
"Ini (tambahan masa jabatan) kesempatan baik untuk mewariskan kenangan yang lebih baik bagi desa masing-masing. Insya Allah, saya siap berkolaborasi dengan anda," ucapnya.
Dani Ramdan menegaskan, di dalam SK BPD tersebut tertulis namanya sebagai Pj Bupati Bekasi yang menandatanganinya.
"Dengan SK ini, jadi saudara-saudara sekalian bisa mengingat nama Dani Ramdan. Saya membantu Anda, maka Anda juga harus membantu saya untuk bagaimana menjadikan Kabupaten Bekasi lebih baik," pungkasnya. √