Ngadu ke Komisi I DPRD Kota Bekasi, Perwakilan Honorer Katagori R4 Minta Difasilitasi Jadi PPPK

photo author
- Rabu, 9 Juli 2025 | 19:03 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto  (kanan)
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto (kanan)

SATUARAH.CO - Perwakilan tenaga honorer katagori R4, tenaga honorer yang tidak lolos PPPK mengadu nasib kepada Komisi I DPRD Kota Bekasi, mereka meminta untuk difasilitasi agar menjadi pegawai PPPK yang dilantik pada awal Juli 2025 lalu.


"Kami sudah bekerja sejak 2006, atau hampir 20 tahun lebih. Namun entah sebab apa kami tidak lolos menjadi PPPK. Padahal kami pun mengikuti proses yang sama dengan kawan kawan kami yang dilantik kemarin," ujar Andri, perwakilan komunikasi pegawai kebersihan Kota Bekasi, yang mewakili sekitar 1145 orang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rabu (9/7/25).

Seperti diketahui, ada sekitar 4000 pegawai honorer yang belum diangkat PPPK di Kota Bekasi, mereka tergolong dalam tenaga R4.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi dan Gubernur DKI Jakarta Sepakat Bentuk Tim Bersama Soal Transportasi, Air Bersih dan TPST Bantargebang

Hal senada diungkapkan Abdul Hadi, yang merasa sedih karena pekerjaannya di lapangan untuk membersihkan jalan dan perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Namun tidak mendapat penghargaan dan tidak lolos menjadi tenaga PPPK.

"Pekerjaan kami di lapangan, kami hadir hampir lebih dari waktu pekerja kantoran. Hadir membersihkan Kota Bekasi. Namun, kami tidak mengerti hingga kami tidak lolos menjadi PPPK," ujar Abdul Hadi, yang rumahnya dekat UPTD Dinas Lingkungan Hidup Sumur Batu.

Baca Juga: Lurah Bahagia Presentasikan Dua Inovasi Baru dalam Lomba Sinergitas Kinerja Kelurahan Tingkat Kab Bekasi 2025

Menanggapi persoalan kegelisahan para pegawai yang tidak lolos menjadi PPPK atau pegawai katagori R4, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto menegaskan pihaknya akan memperjuangkan tenaga katagori R4 sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku.

"Kami akan komunikasikan dengan eksekutif dan meminta Komisi II DPR RI untuk mencari solusi terkait nasib dan anggaran bagi kawan-kawan R4 ini," ungkap Murfati.

Baca Juga: 420 Bangunan Liar di Pulotimaha Babelan Kota Dibongkar

Menurut Murfati, solusi terkait pegawai R4 ini harus melibatkan banyak pihak, antara eksekutif, legislatif dan arahan pemerintah pusat. Karena terkait banyak hal, termasuk anggaran.

"Yang jelas kami akan kawal dan bantu cari solusi terbaik bagi kawan-kawan yang tergolong R4. Termasuk konsultasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat khususnya menteri PAN-RB," pungkas Murfati seusai rapat dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan pegawai R4 dan pihak BKPSDM Kota Bekasi, Rabu (9/7/25).

Hadir dalam RDP perwakilan forum komunikasi petugas kebersihan Kota Bekasi, Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi dan forum honorer non database BKN (R4) kota Bekasi. Serta dihadiri perwakilan BKSDM dan Kepala dinas Lingkungan Hidup. √

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budhie

Sumber: Humas DPRD Kota Bekasi

Tags

Rekomendasi

Terkini

X