Gelar Rakor DTKS, Wabup Subang: Vervalnya Harus Maksimal, Tepat Sasaran

SATUARAH.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang  menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihadiri Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi di aula Sawala Salapan, Fave Hotel, Senin (17/9/22).

Rakor DTKS tersebut tujuannya membahas tentang penerima bansos di Kabupaten Subang harus tepat sasaran, dan Verval DTKS di masing-masing Desa berjalan secara optimal serta berkualitas.

Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Subang, Rahmat Effendi mengatakan, rakor DTKS merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran bantuan sosial kurang tepat sasaran, sehingga diharapkan nantinya penerima bansos tersebut benar-benar tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas.

Baca Juga: Tiga Aplikasi Pemprov Jabar Bakal Diterapkan untuk ASN Pemkab Bekasi, Dani Ramdan Bilang Begini

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi berharap dengan adanya rapat tersebut mampu menuntaskan permasalahan mengenai data tersebut.

Agus Masykur Rosyadi juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut sekaligus meminta penjelasan dari pihak Pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

"Saya berikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran," ungkap Wabup Subang Agus Masykur Rosyadi.

Baca Juga: Kedepankan Layanan Masyarakat, Kancil Ngapak Hadir di Kantor Kemenag Purbalingga

Selain itu, Agus Masykur Rosyadi berharap semua pihak bersinergi dan bergotong royong dalam mensukseskan program tersebut.

Kepala Dinas Sosial H. Deden Hendriana menyampaikan, mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini, pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 1.205.880 jiwa.

"Ya, saat ini juga sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil," ujarnya.

Baca Juga: JAM Pidum Setujui Dua Pengajuan Restorative Justice

Deden juga menyampaikan terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal dan dukungan terkait verval DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.

Menurut Deden, bahwa kegiatan yang dilakukan pihak Dinsos Kabupaten Subang dengan pihak terkait ke depannya seperti pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG, pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI.