Cegah Paham Radikalisme, Pemkab Bekasi Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Kalangan ASN

SATUARAH.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menghadiri Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Integritas dan Moralitas Dalam Pengembangan Karir PNS, yang digelar Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung, Senin (4/7/22).

Sekda Dedy Supriyadi mengatakan, dirinya menerima arahan serta penjelasan dari narasumber terkait, yang memberikan petunjuk dalam mengimplementasikan pengawasan integritas dan moralitas bagi seluruh ASN di Pemkab Bekasi.

Baca Juga: PPDB SDN Kebalen 03 Digelar, Ini Menurut Ketua Panitia

"Tadi diberikan arahan oleh Ketua BKN dan narasumber juga, menjelaskan terkait pengendalian dan pengawasan bagi ASN. Tentunya ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mengimplementasikan dan lakukan kembali di Kabupaten Bekasi," katanya saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Daerah, akan meningkatkan kegiatan pembinaan kepada seluruh pegawai, agar terhindar dari berbagai permasalahan integritas dan moralitas, seperti adanya paparan paham radikalisme dan terorisme, penyalahgunaan obat terlarang, serta perilaku tidak disiplin.

Baca Juga: Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko: Pentingnya Inovasi dan Iptek dalam Seni Budaya

"Ini menjadi tanggung jawab kami dalam pembinaan agar seluruh ASN tidak terpapar radikalisme dan terorisme, penyalahgunaan obat terlarang, dan perilaku tidak disiplin," jelasnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada laporan terkait permasalahan tersebut, ia menuturkan pembinaan dan monitoring pengawasan secara intensif akan tetap dilakukan, guna mencegah adanya permasalahan tersebut. Jika nanti ditemukan kasusnya, ia akan memberikan tindakan berupa pembinaan teknis, komunikasi, dan pendekatan yang dilakukan secara persuasif.

Baca Juga: Aksi Heroik Gagalkan Curanmor, Serda Amin Rochman Diganjar Penghargaan

"Sejauh ini integritas dan moralitas ASN kita tidak ada hal-hal yang menonjol, tapi bukan berarti kita berpuas diri. Kita harus tetap melakukan pembinaan dan monitoring pengawasan yang intensif. Jika ternyata ada yang melakukan, tentunya harus diberikan komunikasi, pembinaan teknis dan dilakukan pendekatan secara persuasif," tuturnya.

Senada dikatakan Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdillah, bahwa pihaknya melakukan pengawasan integritas dan moralitas ASN di Pemkab Bekasi dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan kepada Bagian Kepegawaian di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dengan begitu, diharapkan seluruh ASN dapat terhindar dari permasalahan integritas dan moralitas.

"Untuk pengawasan ini kita lakukan pembinaan, dengan tujuan jangan sampai para ASN terlibat masalah integritas dan moralitas sesuai dengan apa yang disampaikan BKN. Kegiatan tersebut sudah kita laksanakan terutama kepada Bagian Kepegawaian yang ada di Dinas, Kecamatan, sampai Kelurahan dan Desa," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena BKN memiliki wacana untuk membuat alat ukur integritas dan moralitas ASN, sehingga pihaknya perlu masukan berupa saran dan kritik bagaimana menentukan instrumen pengukurannya.

"Kami rencanakan membuat satu alat ukur integritas dan moralitas, sehingga kita butuh masukan-masukan untuk menajamkan bagaimana instrumen pengukuran integritas dan moralitas," pungkasnya.