Pemerintah Susun 10 Peraturan Turunan UU IKN, Ini Penjelasan Kantor Staf Presiden

SATUARAH.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun 10 peraturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan peraturan kepala Otorita IKN.

Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong  mengatakan, penyusunan 10 peraturan turunan tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima naskah UU IKN pada Kamis (27/1/2022) lalu.

"Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga PP (peraturan pemerintah), lima Perpres (peraturan presiden), satu Kepres (keputusan presiden), dan satu peraturan kepala Otorita IKN," kata Wandy dalam siaran pers di Jakarta, Senin (31/1/2022).

Baca Juga: Komnas HAM: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Telan Banyak Korban Jiwa

Wandy menjelaskan beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN.

Selain itu, akan turut terdapat perpres yang mengatur soal struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja Otorita IKN.

"Kalau soal biaya atau anggaran akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN," jelas Wandy, dilansir dari telusur.co.id.

Baca Juga: Soal Narasi Masjid Terpapar Paham Radikal: KH Imam Mulyana: Orang Rajin ke Masjid Tidak Mungkin Radikal

Wandy mengatakan, pemerintah menargetkan penyusunan peraturan turunan UU IKN selesai dalam dua bulan sejak pengesahan UU IKN pada 18 Januari 2022.

"Rentang waktunya 2 bulan ya sejak UU IKN disahkan. Naskah dari DPR saat ini sedang dirapikan dan diberi nomor UU nya," ujar Wandy.

Sebelumnya, DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1/2022) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Gegara Pernyataan Ini, KSAD Jenderal Dudung Kini Kena Masalah Dilaporkan Koalisi Ulama ke Puspomad

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara. √