pemerintahan

Tahun 2022, Pemkot Cirebon Canangkan Program Prioritas Infrastruktur dan UMKM

Rabu, 2 Februari 2022 | 21:15 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon, Iing Daiman, S.IP., M.Si (SATUARAH.CO/NURUDIN)

SATUARAH.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menetapkan sejumlah rencana program prioritas yang akan direalisasikan pada tahun 2022.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon, Iing Daiman, S.IP., M.Si menjelaskan, program tersebut dibagi dalam beberapa sektor.

“Program kerja ini mengacu pada visi misi Pemkot Cirebon 2018-2023,” ungkap Iing.

Baca Juga: Bendungan Kali Piket Nyaris Tak Berfungsi, Warga dan Petani Juga Keluhkan Ini

Pada sektor infrastruktur, Iing mengatakan, direncanakan ada program peningkatan jalan, drainase dan trotoar untuk Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, dan Jalan Tuparev dari lampu merah Gunungsari sampai perbatasan Kota/Kabupaten Cirebon.

“Selain itu ada pembangunan (replika) Pedati Gede di kawasan BAT. Sedangkan beberapa pembangunan yang harus selesai di tahun 2022, seperti Taman Kebumen, gedung pelayanan Disdukcapil dan beberapa kantor kelurahan,” jelasnya.

Baca Juga: Soal Pengusiran Paksa Susi Air, Pengacara Maskapai: Kami Kecewa dengan Keputusan Pemkab Malinau

Iing mengaku, pada sektor kesehatan, Pemkot Cirebon masih fokus pada penanganan Covid-19. Kemudian memastikan program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan bisa berjalan optimal.

“Layanan ini bentuk komitmen kami kepada warga agar kesehatan mereka terjamin,” ujarnya.

Baca Juga: Lelang Lukisan dan Pembacaan Puisi Karya Remy Sylado Bakal Dihadiri Anies, Ganjar hingga Sutardji

Pada tahun ini juga, sambung Iing, Pemkot Cirebon bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan UMKM.

“Ini juga penting dilakukan sebagai tanggungjawab pemda untuk membantu sektor ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Iing mengakui, saat ini anggaran belanja dalam APBD Kota Cirebon terbatas, sehingga tetap membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat.

Sejauh ini sebagian besar masih menunggu konfirmasi kepastian terkait program apa saja yang didapatkan dari Pemprov Jabar dan Pusat. Meski ada beberapa yang sudah terkonfirmasi. √

Tags

Terkini