"Seperti untuk PBI sebesar Rp 35 ribu perbulan dan kalau dalam satu keluarga ada 5 orang ya dikalikan 5. Jadi jika datanya tidak valid maka setiap bulan akan terjadi pemborosan anggaran yang sebetulnya bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya yang lebih prioritas,” bebernya.
Lebih jauh Astri mengatakan, para Kuwu agar berani melakukan verval DTKS dan penerima bansos setiap bulannya.
"Yang sudah mampu di tidak layakan agar ada kuota bansos yang bisa dialihkan kepada yang lebih berhak menerimanya. Juga melakukan pengawasan agar tidak ada pihak yang mengumpulkan kartu KKS bahkan memotong bansos,” tutupnya. √