Jika PT 0 Persen Diterapkan, Guru Besar Fisip Unair Sebut Presiden Bisa Jadi Bulan-Bulanan Parlemen

SATUARAH.CO – Isu pencalonan presiden selalu menjadi perbincangan menarik, meskipun 2024 masih terbilang cukup lama.

Namun isu ini kian mengemuka di ranah publik ditambah dengan perdebatan mengenai Presidensial Threshold atau ambang batas pencalonan presiden ini kembali menghiasi dunia politik tanah air.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair, Prof Kacung Marijan justru menilai Presidensial Threshold 0 persen berpotensi adanya pemerintah yang tidak stabil jika dilihat dari demokrasi post elektoral.

Baca Juga: Hadapi Pilpres 2024: PKB Ajak Parpol Duduk Bersama, Ada Apa?

Selain itu, kata Prof Kacung, proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang tidak efisien dan efektif.

"Coba bayangkan, akan ada Presiden yang tidak punya basis dukungan di Parlemen. Tentu Presiden itu akan kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan," kata Prof Kacung, Rabu (29/12/2021).

Menurut dia, ketika tidak memiliki dukungan di parlemen, maka yang terjadi adalah Presiden akan menjadi bulan-bulanan oleh Parlemen.

Baca Juga: Dirut Pertamina Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Menghapus BBM Premium dan Pertalite

"Ketika tidak punya dukungan di parlemen, Presiden itu bisa menjadi bulan-bulanan oleh parlemen," ujarnya, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id.

Dia juga mengatakan, ketentuan PT diatur dalam UU Pemilu, dan hal itu tergantung para pembuat UU di DPR. "Jadi secara politik ya itu kebijakan DPR," terangnya.

Dikatakannya, bangunan demokrasi itu tidak hanya elektoral tapi juga post elektoral. Demokrasi juga butuh stabiltas.

Baca Juga: Ganjar Capres Paling Disukai Pemilih Indonesia, Puan Paling Buncit

"Menurut saya, dalam sistem banyak partai saat ini, threshold masih penting," tegasnya.

Dia pun memprediksi gugatan Presidensial Threshold 0 persen di MK akan ditolak. "Menurut saya ditolak. Dah berkali-kali ditolak," pungkasnya. √