• Jumat, 20 Mei 2022

Menpan RB Ingatkan Penyelenggara Negara Jauhi Area Rawan Korupsi

- Minggu, 28 November 2021 | 16:54 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. (suara.com)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. (suara.com)

SATUARAH.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, meminta agar program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus disosialisasikan secara luas.

Tjahjo berharap Stranas PK sebagai kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dijadikan acuan kementerian/lembaga pemerintah daerah maupun stakeholder menjauhi area rawan korupsi.

"Program stranas pencegahan (korupsi) wajib terus disosialisasikan, area rawan korupsi harus jadi perhatian penyelenggara negara," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir satuarah.co dari republika.co.id, Ahad (28/11/2021).

BACA JUGA; Kemkominfo RI Gelar Diskusi Sadar Hukum dan HAM, Perundungan dan Etika Siber

Tjahjo menyampaikan demikian untuk menanggapi capaian aksi stranas PK 2019-2020 di beberapa fokus mencapai persentase cukup tinggi. Dalam data capaian aksi Stranas PK 2019-2020 yang Tjahjo bagikan, ada beberapa fokus antara lain perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakkan hukum dan reformasi.

Tjahjo pun mengapresiasi capaian tersebut termasuk capaian KPK di bawah kepemimpinan Ketua dan Komisioner KPK saat ini. "Tingkat OTT meningkat tanpa pandang bulu dan berdasarkan ketentuan hukum atau UU yang tepat, ott menteri, swasta, ASN, kepala daerah, OTT harus terus ditingkatkan," kata Tjahjo.

Berdasarkan data, masing-masing fokus memiliki persentase capaian cukup tinggi. Contohnya yakni;

BACA JUGA; Gelar Unjukrasa, Emak emak dan Warga Kampung Jatibaru Tolak THM di Ruko Niaga Kalimas 2 Tambun Selatan

1. Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi terdiri dari; percepatan pelaksanaan sistem merit 80,50 persen, pembangunan zona integritas mencapai 92,37 persen, penguatan APIP 94,06 persen, penataan kelembagaan 100 persen, percepatan pembangunan SPBE 93,46 persen, implementasi strategi pengawasan keuangan desa 88,89 persen, penetapan pedoman penuntutan 90 persen, implementasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Online (SPDP online) 98,50 persen dan sistem penanganan pidana terpadu berbasis teknologi informasi /SPPT-TI 96,78 persen.

Halaman:

Editor: Dudun

Sumber: republika.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X