Mereka (anggota DPRD) dipanggil untuk Klarifikasi didengar keterangannya terkait dugaan TPK pengelolaan dan pelaksanaan APBD TA 2020. Surat panggilan itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi u.b Direktur Penyelidikan.
Dalam surat agenda pemanggilan tersebut, KPK meminta sejumlah dokumen berkaitan dengan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD, SK pengangkatan Wakil Ketua DPRD, termasuk notulen rapat pembahasan APBD proyek pembangunan Toilet Kebiasaan baru TA 2020. √