Ia merinci pembagian peran antara pemerintah, operator migas, pekerja, dan masyarakat.
Pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan penegakan aturan, sementara operator wajib memastikan pemeliharaan dan keamanan fasilitas.
Masyarakat juga diberi ruang berperan melalui pengawasan dan pelaporan potensi ancaman pada jalur pipa.
Dari aspek engineering, perwakilan HSSE PEP Tanjung Field, Irzak Huda, menjelaskan berbagai potensi gangguan pada pipa migas, mulai dari tekanan berlebih, gesekan benda keras, hingga pergeseran tanah yang dapat memicu deformasi pipa.
Penjelasan tersebut mendapat respons dari nelayan yang aktif mengajukan pertanyaan terkait keamanan aktivitas melaut di sekitar pipa.
Melalui kegiatan ini, PEP kembali menegaskan komitmennya terhadap operasi migas yang aman dan sesuai regulasi, sekaligus berorientasi pada perlindungan masyarakat serta lingkungan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan obvitnas serta mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional,” kata Irzak.
Baca Juga: TP PKK Kota Bekasi Ikuti Parade dan Fashion Show di BCFM 2025
Dalam kesempatan terpisah pada agenda Executive Meeting SKK Migas Perwakilan Wilayah Kalimantan–Sulawesi, Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan jalur pipa migas.
Ia menekankan, objek vital nasional (Obvitnas) harus dijaga secara kolektif, disertai perhatian pada masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas migas.
Pernyataan itu sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia mengenai upaya mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan ketahanan infrastruktur migas.
PEP Tanjung Field yang berada di bawah naungan Zona 9 Regional 3 Kalimantan—PT Pertamina Hulu Indonesia—juga terus menjalankan program tanggung jawab sosial melalui berbagai inisiatif di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga tanggap bencana sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan tujuan SDGs. √