"Terima kasih atas penjelasannya. Sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," ujarnya.
Menko Yusril menambahkan, Kemenko Kumham Imipas memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Juga: Pesan Prabowo ke Pelajar soal MBG: Hormati Orangtua dan Guru, Tak Perlu Berterima Kasih pada Prabowo
Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.
Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.
Namun sejauh ini, Pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden SBY.
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.
"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril. √