SATUARAH.CO - Dengan adanya kesepakatan baru antara POLRI dan Dewan Pers, wartawan tidak bisa dijerat dengan UU ITE.
Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan seluruh pihak bahwa produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah, dari perusahaan pers yang legal, tidak dapat dibawa ke ranah pidana.
Wakapolri juga menjelaskan, maka produk tersebut tidak dapat dijerat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca Juga: 1 Unit Rumah Mewah Milik Tersangka TN alias AN dalam Perkara Komoditas Timah Disita Kejagung
"Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita) wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang berita itu benar bukan fitnah," kata Wakapolri, Komjen Pol Agus pada, Kamis (8/2/24) lalu.
Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto juga mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers, kesepakatan yang diperbarui ini wajib dipatuhi oleh pihak Kepolisian RI.
Wakapolri juga menyampaikan kesepakatan ini juga melindungi pemberitaan yang diproduksi oleh perusahaan pers yang diakui dewan pers.
Kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan dewan pers serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga: Bawaslu Kab Bekasi Siap Awasi Tahapan Pilkada
"Kalau masih memungkinkan penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak, kalau sudah mentok baru diputuskan apakah penyelidikan dilanjutkan apa tidak," ujar Wakapolri Komjen Pol Agus.
Sementara, Assisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (Asst. SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, media sosial dan media massa siber adalah dua hal produk yang berbeda. Media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun klarifikasi.
"Adapun media massa siber sebaliknya. Media perusahaan pers bisa dikonfirmasi maupun diminta klarifikasi apabila terjadi kekeliruan pemberitaan," ungkap Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menekankan bagi teman-teman media, semua produk yang dihasilkan merupakan telah dilindungi oleh Undang-Undang RI.
Baca Juga: Prabowo Subianto Ungkap Gaya Kepemimpinannya: Saya Ingin Jadi Diri Sendiri dengan Tulus