SATUARAH.CO - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkap identitas orang yang berencana menyuap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan menilai, langkah tersebut penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, KMHDI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo yang disebut menolak tawaran suap bernilai fantastis mencapai Rp.16,5 triliun.
Menurutnya, sikap Prabowo tersebut menunjukan komitmen pemimpin negara untuk memberantas korupsi.
Baca Juga: SPPG Badan Gizi Nasional Desa Segara Jaya Diresmikan, Anggota DPRD Kab Bekasi Bilang Begini
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menolak suap dengan nilai fantastis tersebut. Ini membuktikan bahwa beliau betul-betul ingin memberantas praktik korupsi di negeri ini,” kata Darmawan, kepada wartawan, Senin (27/10/25).
Meski demikian, KMHDI menekankan bahwa langkah penolakan saja tidak cukup. Harus ada upaya pengungkapan siapa pelaku yang berani melakukan praktik suap tersebut.
Darmawan mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
Untuk itu, katanya, identitas pemberi suap harus diungkap agar penegakan hukum dapat berjalan transparan.
Darmawan, adanya oknum yang berani menelpon langsung Presiden dan berniat memberikan suap merupakan masalah serius, koruptor yang terang-terangan berani merendahkan martabat Presiden dan Bangsa Indonesia.
Baca Juga: Patroli Berkuda Detasemen Turangga Baharkam Polri Amankan CFD Depok
“Upaya penyuapan ini bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan marwah bangsa, ada oknum yang berani menelpon dan berniat menyuap Presiden merupakan penghinaan atas marwah bangsa. Harus diusut tuntas dan ungkap ke publik," tandasnya.
Darmawan menambahkan, jika tidak diungkap, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi Presiden dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dan bahkan hanya akan menjadi gimmick. Kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika tidak di ungkap dan ditangkap pelakunya, bahkan mungkin korupsi hanya akan dianggap gimmick oleh para koruptor," ungkap Darmawan.
Diketahui sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya di acara Indonesia Berdoa-HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Sabtu (18/10/25), menyebut bahwa Presiden Prabowo sempat menelepon dirinya.
