BNPB dalam laporannya menyebutkan, hingga pertengahan tahun ini telah terjadi 278 kejadian karhutla.
Di Riau, operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan relawan—dengan dukungan OMC dan helikopter water bombing—berhasil menekan eskalasi, meski situasi belum sepenuhnya aman.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyatakan bahwa keberhasilan penanganan karhutla bukan semata soal jumlah personel atau peralatan, tapi bagaimana semua pihak bekerja serempak, cepat, dan terorganisir.
"Walaupun sudah ada kebakaran di mana-mana, kalau kita bekerja bersatu padu, saya kira itu bisa segera diatasi. Contohnya seperti di Riau kemarin, semua unsur bergerak serentak," ungkap Suharyanto.
"Langkah-langkahnya tidak perlu saya uraikan satu per satu, tapi pendekatan itu akan kita terapkan juga di wilayah lain jika kondisinya serupa," ujarnya.
BMKG kembali mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga September, dan musim hujan baru akan mulai masuk pada Oktober.
Baca Juga: Kapolri Targetkan Bangun 409 SPPG se Indonesia Akhir Tahun 2025
Artinya, dua bulan ke depan adalah fase kritis yang membutuhkan koordinasi total lintas lembaga.
"Musim hujan belum datang. OMC bukan jaminan. Kuncinya adalah patroli ketat, deteksi dini, dan pemadaman cepat," imbuhnya.
Sebagai penutup, BMKG mendorong pemanfaatan data iklim dan prediksi cuaca ekstrem secara strategis.
Gubernur dan kepala daerah diminta untuk rutin memantau laporan BMKG sebagai dasar dalam pengambilan keputusan—mulai dari pelaksanaan OMC, pengerahan pasukan darat, hingga edukasi masyarakat.
Dalam konteks ini, Kepala BMKG juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan di tingkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengantisipasi risiko karhutla. √
