Pendidikan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang benar dianggap sangat krusial. Justiani menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sebaiknya menggelar program edukasi berupa kampanye publik, pelatihan, dan lokakarya untuk mengajarkan cara memilah sampah dan memperkenalkan manfaat program bank sampah.
Selain itu, Justiani mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bank sampah, yang memungkinkan masyarakat menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan uang atau barang.
“Kesadaran dan partisipasi masyarakat bukan hanya mampu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Menko Yusril: Status Lima Anggota Bali Nine yang Dipulangkan ke Australia Tetap Narapidana
Kegiatan sosial seperti lomba menggambar atau menulis cerita tentang pengelolaan sampah di sekolah juga diusulkan untuk melibatkan anak-anak dan meningkatkan kesadaran orang tua.
“Kegiatan ini tidak hanya mendidik tetapi juga menyenangkan, sehingga mendorong partisipasi lebih luas,” tambahnya.
Kolaborasi untuk Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Justiani menekankan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung pemilahan dan pengolahan sampah. Pemerintah perlu menyediakan tempat pembuangan sampah terpisah dan fasilitas daur ulang yang memadai.
Program bank sampah juga menjadi bagian penting dalam mendukung gerakan 3R dengan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang-barang, dan mendaur ulang material yang ada.
“Ini adalah upaya menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan sekaligus memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terlibat,” imbaunya.
Kritik: Peran Pemerintah yang Belum Optimal dalam Penanganan Sampah
Kunci keberhasilan penanganan masalah sampah terletak pada pemerintah, namun hingga saat ini, kesungguhan, prakarsa, dan pengaturan secara sistemik masih terlihat setengah hati. Pemerintah sering kali hanya mengeluarkan kebijakan tanpa memastikan implementasi yang efektif di lapangan.
“Padahal, jika pemerintah benar-benar menunjukkan komitmen nyata dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan, masyarakat akan lebih mudah mengikuti koridor yang telah ditetapkan,” jelas Justiani.
Salah satu kunci, tambah Justiani, keberhasilan pengelolaan sampah terletak pada peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung proses daur ulang. Pemerintah perlu memastikan adanya fasilitas daur ulang yang terjangkau, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.
