1. Menolak upaya revisi Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) yang saat ini sedang bergulir di DPR RI.
2. Menyatakan upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi atas sumber-sumber agraria Indonesia.
3. Mendesak dikeluarkannya perubahan UUPA 1960 dari daftar Prolegnas.
4. Mendukung segala upaya Pemerintahan Prabowo Gibran untuk merealisasikan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan dan membangun industrialisasi nasional melalui reforma agraria.
5. Mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Gibran untuk mentertibkan pajak di bidang sumber kekayaan alam agar pendapatan negara di bidang sumber daya alam dapat meningkat.
Baca Juga: Ketum Zulmansyah Sekedang: Kita Siap Kongres PWI Sebelum 15 Desember 2024
6. Mendesak Pemerintahan Prabowo Gibran untuk menaikan pendapatan negara melalui redistribusi tanah, khususnya dalam segi ketimpangan penguasaan tanah, penertiban tanah terlantar dan konflik agraria.
7. Mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkomitmen menjalankan UUPA 1960 sebagai landasan konstitusional menjalankan perombakan struktur agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah bagi rakyat tak bertanah demi terciptanya tatanan masyarakat adil dan Makmur.
8. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan UU Reforma Agraria sebagai landasan hukum yang kuat sesuai cita-cita UUPA 1960 dalam mengimplementasikan reforma agraria.
"Demikian pernyataan sikap ini, agar dapat menjadi sikap bagi seluruh kader-kader GMNI dan bahan masukan bagi Pemerintah Prabowo-Gibran serta demi keberlangsungan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Imanuel Cahyadi Karo Karo, kepada wartawan, Jumat (29/11/24). √
