SATUARAH.CO - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) bersama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menggelar lokakarya, bertema; “Penguatan Penegakan Hukum Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Dalam Mengatasi Perubahan Iklim”, Selasa 29 Oktober 2024 di Hotel Veranda, Jakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum, serta perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga internasiona, peneliti, dan para peserta lokakarya.
Selain lokakarya, JAM Pidum dan CEO IOJI juga melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara JAM Pidum dan IOJI mengenai; “Penguatan Kapasitas dalam Penanganan Kasus Sumber Daya Alam di Sektor Pesisir dan Kelautan”.
Baca Juga: Simak Alasan Kuat RM Margono Djojohadikoesoemo Raih Gelar Pahlawan Nasional
Dalam sambutannya, JAM Pidum Asep N Mulyana mengungkapkan pentingnya tema lokakarya ini dalam konteks tantangan global yang dihadapi akibat perubahan iklim.
“Laut dan pesisir adalah aset berharga bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut kita untuk lebih serius dalam menjaga dan melindungi ekosistem ini,” ujar JAM Pidum.
Selain itu, JAM Pidum juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ekosistem laut, terutama melalui karbon biru, yang menyimpan 17% cadangan karbon biru dunia.
Baca Juga: Peneliti: Ketegasan Prabowo terhadap Korupsi sebuah Oase di Tengah Wajah Politik RI
Namun, tekanan dari aktivitas manusia, seperti konversi lahan untuk pertambakan dan pembangunan infrastruktur, mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut.
“Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam lokakarya itu, para peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan terkini mengenai isu-isu lingkungan dan perlunya penguatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus-kasus lingkungan.
Baca Juga: Prabowo Suarakan Antikorupsi, Peneliti: Kesungguhan Lanjutkan Legasi Sang Kakek dan Ayah
“Kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas sangat penting agar jaksa dapat berperan lebih efektif dalam mitigasi perubahan iklim melalui penegakan hukum,” jelasnya.
Kolaborasi antar-lembaga juga ditekankan sebagai kunci dalam melindungi sumber daya alam. Kejaksaan berperan sebagai penghubung utama dalam koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terkait perlindungan ekosistem laut dan pesisir.
