SATUARAH.CO - Brigjen Pol Jayadi, Penyidik Utama Tingkat II Bareskrim Polri menekankan, pentingnya perubahan perspektif dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia.
Data 2023 menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan 145.782 orang penghuni narkotika di Lapas se Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 99.822 orang merupakan bandar, pengedar, penadah, dan produsen narkoba, sementara 45.960 orang lainnya adalah pengguna narkoba.
"Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia," katanya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/6/24).
Baca Juga: Pastikan Sehat, Pj Wali Kota Bekasi Tinjau Lapak Distribusi Hewan Kurban
Hal tersebut diungkap saat memberikan paparan pada kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Mewujudkan Tempat Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, belum lama ini.
Brigjen Pol Jayadi menyatakan, pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, bukan hanya penindakan pidana, sangat diperlukan.
Perspektif yang berorientasi pada rehabilitasi diharapkan dapat membantu para penyalahguna narkotika untuk pulih dari ketergantungan mereka dan reintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif.
"Menggeser fokus dari penindakan pidana ke rehabilitasi juga diharapkan dapat mengurangi overcapacity di Lapas yang disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana kasus narkotika," ujarnya.
Langkah ini dianggap dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan holistik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto: Indonesia Siap Berperan dalam Upaya Gencatan Senjata di Gaza
Pendekatan rehabilitasi mencakup sejumlah upaya, seperti optimalisasi Tim Asesmen Terpadu, penguatan lembaga rehabilitasi, program rehabilitasi masyarakat, serta penerapan prinsip Restorative Justice yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para penyalahguna narkotika.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Sosial dan Budaya, SUPD III, Wahyu Suharto, mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa Kemendagri telah secara aktif mendukung upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
"Kemendagri telah berperan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah untuk mendukung program rehabilitasi," ucapnya.
