Sedangkan Butet, berharap Ganjar-Mahfud membentuk Kementerian Kebudayaan yang khusus ngurus kesenian dan kebudayaan. Di luar itu, Butet yakin, Wapres kali ini tak hanya jadi boneka dan ban serep.
"Saya yakin, kalau Pak Mahfud jadi Wapres, jelas bukan ban serep apalagi boneka," tuturnya.
Dia juga berharap, Gibran maju jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sebab akan menarik saat debat Cawapres.
"Bakal apik banget. Itu perdebatan yang paling keren dan sejarah. Profesor lawan anak muda yang pengalamannya baru dua tahun di Kepala Daerah," celetuknya disambut tawa.
Acara berlanjut dengan tanya jawab. Menanggapi penanya perwakilan industri kreatif dari Jawa Tengah, Ganjar menegaskan, penciptaan lapangan kerja di ekonomi kreatif butuh investasi. Karenanya, pengurusan izin harus gampang dan tak ribet.
"Harus tanpa pungli dan birorasi yang ruwet. Kepastian hukum juga wajib jelas," cetusnya.
Dikatakan, ekonomi kreatif ini ruangnya sangat besar. Dunia digitalnya pun harus digenjot. Ruang anak muda yang keren-keren ini, perlu didorong dan perlu mendapat pendampingan.
Regulasinya harus yang mengakomodir kreativitas anak muda seperti otomotif, desain, seni, esport, entrepreneur, dan lainnya.
Perupa dari Balikpapan, Faisal ingin kesenian berkembang di Balikpapan, calon Ibu Kota Negara (IKN). Sebab, di sana, tak ada sama sekali ruang-ruang atau circle kreatif, hingga galeri untuk wadah para seniman.
Menjawab ini, Ganjar berjanji akan bikin creative HUB di berbagai daerah. Dia juga bakal membangun kolaborasi dengan seluruh elemen kesenian dan kebudayaan.
Mahfud MD lebih banyak ditanya soal keadilan dan penegakan hukum. Dikatakan, soal hukum bisa didekati dengan tiga pendekatan. Yakni secara konseptual atau isi aturan, aparat, hingga budayanya.
Bagi Mahfud, secara isi aturan gampang diperbaiki. Yang jadi fokus adalah aparat penegak hukum dan birokrasi serta budayanya. Sebab, di semua level, sudah rusak dan sering terjadi mafia. Marak proses transaksi gelap dan KKN di level ini.
Level ini juga amat krusial dalam pengembangan investasi di dunia ekonomi kreatif. Maka kebijakannya, di level atas harus dilakukan penegakan kepastian dalam izin proses invetasi.
"Karena yang sering terjadi, terjadi tumpang tindih terjadi kisruh. Ditambah hukumnya tumpul karena menyangkut orang kuat dan pejabat. Nah, yang ke bawah, rakyat kecil, harus diberi perlindungan," pungkasnya. √
