Ia menegaskan, paket bansos yang didistribusikan kepada warga terdampak penyebaran virus Corona tersebut tidak mengindahkan azas kepatutan. Karena, murah dan tidak berkualitas.
"Padahal agama mengajarkan berikan bantuan, atau bersedekahlah dengan barang atau hartamu yang layak, dan yang bagus. Paling tidak bersedekahlah dengan apa yang kamu makan," ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan, sudah banyak keluhan dari masyarakat penerima manfaat Bansos DKI. Tapi tidak digubris oleh aparat penegak hukum, juga tak ada respon dari Anies Baswedan.
"Kami minta BPK dan KPK melakukan supervisi atas dugaan korupsi yang ditemukan dari hasil investigasi penyaluran Bansos DKI," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar saat reses di daerah pemilihan (Dapil) nya di RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, beberapa hari lalu juga menemukan isi paket bansos DKI kurang layak.
"Kami cek langsung isi dus bansos DKI yang diterima masyarakat di RW 04 Kelurahan Tengah. Dari 8-9 item itu nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000. Jadi ada dugaan korupsi," ucap Taufik.
Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Timur ini minta ada penjelasan dari pihak terkait tentang isi, jenis dan banyaknya isi bansos.
"Tujuannya agar tidak ada fitnah. Pak Gubernur Anies harus menjelaskan masalah ini," tegasnya. (*)
