SATU ARAH - Temuan mengejutkan disampaikan oleh Poros Rawamangun. Dari hasil investigasi, pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) natura yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk 2,4 juta warga Ibu Kota terdampak Covid-19.
Paket bantuan Pemprov DKI digulirkan sejak Maret hingga Desember 2020 sudah 11 kali. Bila diasumsikan selisih Rp. 50 ribu saja per kardus paket, maka bisa di angka Rp.100 miliar per event pendistribusian.
Dugaan korupsi bansos DKI itu adalah hasil investigasi Poros Rawamangun (komunitas aktivis Jakarta) di sejumlah lokasi penyaluran di lima wilayah kota yang sudah diterima warga.
Menurut hasil pemeriksaan anggota Komisi B DPRD DKI Taufik Azhar, Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto dan timnya, paket berisi natura itu, di antara satu dengan yang lain tidak sama jenis kuantitas dan kualitasnya.
Ditemukan harga pasar bila dibeli secara eceran, maka satu dus bansos senilai
antara Rp.195.000 hingga Rp.200.000 ( 8-9 item), yang terdiri dari beras 20 kg, minyak goreng 1 liter, sarden, buskuit, mie, tepung terigu, sabun mandi, dan kecap.
Padahal menurut laporan, besaran pagu anggaran bansos senilai Rp 275 .000,- yang dirilis oleh Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan untuk disalurkan kepada kurang lebih 2,4 juta penduduk.
"Jadi, dugaan korupsi bansos DKI yang dilakukan oknum pegawai SKPD dan BUMD DKI lebih jahat dari korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara yang Minggu lalu ditangkap KPK," beber Rudy, Minggu (13/12/20).
