SATU ARAH - Puluhan massa berunjukrasa di depan Kantor PLN Batubara, Jalan Warung Buncit Raya, Kota Jakarta Selatan (Jaksel), menuntut pembayaran upah terhadap 250 pekerja yang di PHK oleh perusahaan milik negara tersebut.
Massa yang mengatasnamakan dirinya Laskar Rakyat Jokowi dalam orasinya mengatakan, PLN Batubara sudah satu tahun tidak membayarkan upah 250 pekerja yang telah bekerja selama dua tahun membangun proyek jalan tambang batubara di Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Sekjen Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi mengungkapkan, aksi unjukrasa yang mereka lakukan ini merupakan yang kedua kalinya. Sedangkan aksi sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020.
"Setelah sebulan dari aksi pertama, tuntutan kami untuk segera membayarkan upah 250 karyawan belum juga didengar, maka kami kembali menuntut hak tersebut segera dibayarkan," tegas Ridwan, Senin (7/12/2020).
Lebih lanjut, kata Ridwan, tindakan PLN Batubara mem-PHK 250 karyawan di masa pandemi COVID-19 dan tidak membayarkan upahnya tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah Presiden Joko Widodo agar PLN sebagai perusahaan negara bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
"Massa aksi juga menilai, ada mafia-mafia listrik di lingkungan PLN Batubara, sehingga menuntut agar Direktur PLN Batubara, Kemal Djamil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak profesional dalam memimpin perusahaan negara tersebut," ujarnya.
Tuntutan kami adalah yang paling sederhana agar PLN membayarkan upah 250 pekerja yang belum dibayarkan selama satu tahun. Ridwan menyebukan nominal upah yang belum dibayarkan tersebut sebesar Rp30 miliar rupiah untuk 250 pekerja yang di PHK.
