• Kamis, 20 Januari 2022

UU Cipta Kerja Masih Berlaku Selama 2 Tahun, Ini Penjelasan Baleg DPR

- Minggu, 28 November 2021 | 19:05 WIB
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. (bisnis.tempo.co)
Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. (bisnis.tempo.co)

SATUARAH.CO – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam waktu dua tahun ke depan sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Supaya publik jangan salah persepsi, seolah-olah putusan MK ini menyatakan bahwa aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak berlaku. Ini yang perlu diluruskan,” kata Christina dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (28/11/2021).

Ia menyampaikan keterangan itu demi meluruskan persepsi sejumlah pihak yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku setelah Majelis Hakim MK memutuskan beleid itu sementara inkonstitusional sampai adanya revisi dalam waktu dua tahun.

Ia kembali menegaskan putusan MK, yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional, tidak tepat jika dipahami sebagai pembatalan undang-undang.

BACA JUGA; Ditandatangani Plt, Kuasa Hukum Nofel Minta Mahkamah Partai Batalkan SK Ketua Golkar Kota Bekasi

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," jelasnya.

Dengan demikian, tegasnya, persepsinya harus jelas dulu sehingga jangan sampai keliru.

Christina juga mendorong pemerintah segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas revisi UU Cipta Kerja.

“Ini tentu harus segera dilakukan,” tegasnya, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id.

Halaman:

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Plt Wali Kota Resmi Buka Konferensi PWI Bekasi

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:39 WIB

Ketua DPRD Pertanyakan Tunjangan Anies Baswedan

Rabu, 12 Januari 2022 | 14:35 WIB
X