Kisruh Pembangunan SDN Waluya 3, Ketua DPD WJI Nilai Pemkab Bekasi Langgar Aturan

photo author
- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 23:19 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Warga Jaya Indonesia (WJI) Kabupaten Bekasi, H Apud Syaepudin bersama sejumlah anggota WJI. (Dudun Hamidullah)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Warga Jaya Indonesia (WJI) Kabupaten Bekasi, H Apud Syaepudin bersama sejumlah anggota WJI. (Dudun Hamidullah)

SATUARAH.CO – Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Waluya 3 di areal lahan fasilitas sosial – umum (fasos-fasum) Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL) Blok E21 dan E30, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dinilai banyak kejanggalan.

Penilaian tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Warga Jaya Indonesia (WJI) Kabupaten Bekasi, H Apud Syaepudin kepada satuarah.co, Sabtu (9/10/2021) di Cikarang.

Menurut dia, selain pembangunan USB lokasinya berdampingan dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Lestari, juga tidak ada papan proyek pada pembangunan USB tersebut.

“Selain itu, warga Perumahan BCL Blok E21 dan E30, termasuk para guru menolak pembangunan SDN Waluya 3 di sana,” katanya.

Baca Juga; Terkait Pembangunan USB di Perumahan BCL, Yaman: Sebaiknya untuk SMP Negeri Saja

Dikatakan Apud Syaepudin, pada waktu kepemimpinan (alm) Bupati H Eka Supria Atmaja, beliau pernah menolak rencana pembangunan SDN Waluya 3, karena sudah ada SDIT Bina Lestari yang berdiri sejak 2012.

“Jadi alangkah bijaknya para pejabat terkait, terutama Penjabat Bupati Bekasi, H Dani Ramdan dan Kepala Dinas Pendidikan, H Carwinda, menghentikan pembangunan SDN Waluya 3 yang saat ini disoal guru dan warga sekitar,” imbuhnya.

Karena lokasi SDN Waluya 3 itu berdampingan dengan SDIT Bina Lestari, Apud menengarai, Pemkab Bekasi tidak melakukan pengkajian bahkan tidak mensurvei lokasi yang akan dibangun USB SDN Waluya 3.

Menurut dia, ada ketentuan dan aturan dalam membangun sekolah yang sama, seperti radiusnya 3 kilometer.

Baca Juga; Jangan Cemburu Ini Program Pemerintah, Lansia pun Wajib Divaksin

Apud menegaskan, mestinya Pemkab Bekasi berterima kasih kepada sekolah swasta, karena sudah ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan, mereka membangun sekolah dengan modal sendiri.

“Berbeda dengan sekolah negeri, gurunya saja digaji oleh pemerintah. Sementara sekolah swasta, itu mengandalkan dari uang SPP wali murid,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Apud, DPD WJI menolak pembangunan SDN Waluya 3. Dan minta kepada pejabat terkait, agar lebih bijak lagi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pemkab Bekasi jangan bikin kisruh dalam hal pendidikan maupun dal hal-hal lain,” pintanya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Dudun

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Sekcam Babelan Buka Forum Destana

Kamis, 11 Desember 2025 | 19:53 WIB
X