SATUARAH.CO - Pemerintah bakal mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang direncanakan efektif pada tahun depan.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Hudaya tidak ada permasalahan.
“Ya berjalan saja, jadi aturan itu NIK menjadi NPWP perorangan tinggal eksekusi dari Kementerian Keuangan saja,” ujar Hudaya setelah mengikuti Paripurna DPRD, Kamis (28/7/22).
Baca Juga: SMSI Terus Tolak Pasal Krusial yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers
Hudaya menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kebijakan tersebut. Sebab sudah ada aturan yang ditetapkan bagi mereka yang kena wajib pajak atau tidak.
Dalam UU, setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan per bulan tak lebih dari Rp 4,5 juta. Dengan demikian, warga dengan penghasilan Rp 54 juta/tahun tidak ditarik pajaknya.
Baca Juga: Iyan Priatna Diganjar Anugerah Tokoh Penggerak Koperasi Pratama Oleh Dekopinda Jabar
“Oh tidak, Karena NIK sudah nasional semua dan secara otomatis NIK perorangan akan menjadi NPWP, berbeda lagi dengan badan,” katanya.
Sampai saat ini, Disdukcapil Kabupaten Bekasi masih menunggu aturan petunjuk dari pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam, SMPN 1 Babelan Gelar Kirab 1 Muharram 1444 Hijriah
“Sosialisasi sampai saat ini belum, sosialisasi dari Kementerian Keuangan, kalau ada petunjuknya kita akan ikuti,” ujarnya.
Sebelumnya, penggunaan NIK sebagai NPWP bakal berlaku penuh mulai tahun 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional.
Data nasional ini akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis, maupun kewajiban perpajakan warga negara. NIK digunakan sebagai basis administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). √