Wabup Ayu: Kemiskinan Harus Dientaskan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

SATUARAH.CO - Ketua TKPKD Kabupaten Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE MSi mengatakan, banyak program di dinas yang tidak diketahui oleh Kuwu.

Oleh karena itu, dirinya berharap kegiatan monev ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para Kuwu.

"Melalui pertemuan ini, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Kuwu. Bisa dilihat, apakah ada program yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di desa," ujar Ayu, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Tinjau Pengelolaan Air Minum, Ini Agenda Plt Wali Kota Bekasi di Ranhil Johor Malaysia

Wanita yang juga menjabat Wakil Bupati (Wabup) Cirebon ini menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sudah menyiapkan beberapa program untuk menekan angka kemiskinan.

Termasuk juga dalam program pemberdayaan masyarakat, Wabup Ayu sebut sudah disiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

"Sudah dianggarkan untuk pembangunan BLK di wilayah timur. Jadi, nanti tidak perlu ke Plumbon lagi untuk masyarakat wilayah timur," tambahnya.

Baca Juga: Ngobrol Bareng Legislator 'Cerdas Gunakan Medsos Raup Cuan Jadi Viral'

Dijelaskan, pembangunan BLK ini sangat penting jika melihat rencana peta wilayah Kabupaten Cirebon. Pasalnya, wilayah timur Kabupaten Cirebon akan dibuat sebagai kawasan industri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Kita ambil satu contoh, ada perusahaan yang membutuhkan 35 ribu tenaga kerja. Dengan demikian, bisa dimanfaatkan masyarakat untuk masuk ke dalamnya sebagai tenaga kerja. Dengan bekerjanya warga, maka akan meningkatkan pendapatan yang tentu ikut mendongkrak daya beli masyarakat," terangnya.

Menurut Wabup Ayu, saat ini muncul anggapan bantuan dari pemerintah hanya menjadikan masyarakat lebih tidak produktif. Penerima bantuan, lanjut Wabup Ayu, hanya akan menunggu pencairan bantuan setiap bulannya tanpa ada usaha lain.

Baca Juga: Jaksa Agung Burhanuddin Resmikan Masjid Mizan Adhyaksa di Kejati Bangka Belitung

"Kementerian sosial juga akan merubah pola pemberian bantuan. Seperti, penerima bantuan hanya pada tataran usia tidak produktif. Maka dari itu, kita juga harus sudah bersiap agar masyarakat bisa berubah menjadi lebih mandiri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Tedi Tri Susilo menyatakan, mental dan kejujuran masyarakat menjadi poin utama pengentasan kemiskinan. Dia melihat, selama tidak adanya kejujuran dari masyarakat, maka data kemiskinan tidak akan selesai.