SATUARAH.CO - Pemerintah Desa (Pemdes) Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Rabu (16/3/22) memfasilitasi para pihak yang mengakui satu lokasi memiliki dua bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) dan Girik.
"Kami hanya memfasilitasi, hal itu sebagai bentuk pelayanan pemdes kepada warga yang bersengketa karena lokasinya ada dua bukti kepemilikan yaitu SHM dan Girik," kata Kades Pantai Makmur, H. Mursan Hamdani, S.E, Senin (14/3/22).
Untuk itu, lanjut Kades, kedua belah pihak sama-sama diundang secara resmi oleh pihak desa dan diwajibkan membawa bukti-bukti otentik kepemilikan masing-masing serta menjaga protokol kesehatan (prokes).
Baca Juga: Warga Minta Polisi dan Jaksa Tangkap Oknum Mafia Tanah di Desa Setialaksana, Cabang Bungin
"Kedua belah pihak kami undang dan harus membawa bukti-bukti otentiknya. Baik SHM maupun Girik tentunya memiliki asal muasal atau sejarah, keduanya silahkan dibuka secara gamblang dan elegan, tak lupa jaga prokes," ungkap H. Mursan.
Dia pun berpesan dan mengharapkan kepada para pengurus atau kuasa hukum ahli waris dari kedua belah pihak bahwa dalam pertemuan tersebut untuk mengutamakan kondusifitas dan sportifitas.
"Kami hanya minta kepada para kuasa hukum dari kedua belah pihak agar jaga kondusifitas dan sportifitas dalam acara mediasi, supaya dapat berjalan dengan baik," ujar Kades.
Baca Juga: Gerak Cepat PLN, Upayakan Penormalan Listrik di Bekasi
Selanjutnya, Edi Utama, S.H., M.A Kuasa Hukum dari ahli waris Sanan bin Sairun memberikan apresiasi atas kinerja Kades sigap memfaslilitasi kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan atau mediasi.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kades, yang sigap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi warganya, terutama sengketa tanah di wilayahnya," kata Edi.
Ia menambahkan dengan maraknya praktik mafia tanah, saat ini, pemerintah gencar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berani melaporkan jika menjadi korban mafia tanah.
Baca Juga: Pedagang Pasar di Makassar Setuju Tunda Pemilu, Asalkan
"Maraknya mafia tanah, pemerintah saat ini gencar sosialisasi agar masyarakat berani lapor jika jadi korban mafia tanah, untuk itu jika dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu, maka kami akan lakukan upaya hukum," ucapnya.
Lebih lanjut Edi menegaskan, dirinya dan tim kuasa hukum ahli waris Sanan bin Sairun akan melakukan pembelaan dan memperjuangkan hak ahli waris.