PWI Bekasi Raya Tegakkan Profesionalisme Lewat Pembekalan UU Pers, KIP, dan ITE

photo author
- Sabtu, 1 November 2025 | 09:17 WIB

“Kadang bukan tulisannya yang salah, tapi cara menulis yang menggiring opini hingga dianggap merugikan pihak lain,” jelas Sulvia.

Menurutnya, tulisan yang tampak biasa saja bisa menjadi delik hukum jika melewati batas fakta. “Wartawan sekarang bukan hanya harus pandai menulis, tapi juga paham hukum. Literasi hukum adalah bagian dari literasi media,” tegasnya.

Sulvia menambahkan, “Satu kalimat bisa menjadi bukti hukum, satu unggahan bisa menjadi delik.” Karena itu, kesadaran etik dan kehati-hatian adalah benteng utama profesi.

Kritik Boleh, Fitnah Tidak

Dari perspektif penegakan hukum, AKP Sentot menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.

“Hukum tidak melarang kritik, tapi melarang fitnah,” ujarnya tegas.

Menurutnya, kepolisian memandang media sebagai mitra strategis, bukan lawan. “Wartawan tidak boleh tendensius. Tulis fakta dengan berimbang, maka hukum akan melindungi Anda,” ucapnya.

Ia menegaskan, UU Pers, UU KIP, dan UU ITE bukanlah pembatas kebebasan, melainkan pagar etika agar demokrasi komunikasi tetap beradab.

Ketua PWI Bekasi Raya: Pers yang Tunduk Hukum Akan Dihormati Sejarah

Menutup acara, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menyampaikan refleksi mendalam yang menyatukan seluruh pesan narasumber.

“Forum ini bukan sekadar pembekalan, tapi cermin bahwa profesi wartawan harus berjalan di atas dua kaki: kebebasan dan tanggung kok jawab,” tegasnya.

Ia menegaskan, kegiatan ini digagas untuk memperkuat pemahaman anggota PWI terhadap hukum pers agar wartawan tidak sekadar berani menulis, tapi juga paham batasnya. “Wartawan yang memahami hukum tidak akan takut, tapi juga tidak akan ceroboh,” ujarnya.

Ade juga menyampaikan keprihatinan atas ketidakhadiran pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi, khususnya Ketua PN, dalam forum tersebut.

“Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran pihak pengadilan. Padahal, kehadiran mereka penting untuk melengkapi perspektif hukum-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers yang kuat membutuhkan sistem hukum yang lengkap dan hadir,” katanya.

Namun, ia menutup dengan nada optimistis:

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budhie

Sumber: rilis

Tags

Rekomendasi

Terkini

Sekcam Babelan Buka Forum Destana

Kamis, 11 Desember 2025 | 19:53 WIB
X