SATUARAH.CO -Di tengah derasnya arus informasi dan tekanan algoritma media sosial, wartawan dituntut tak hanya cepat menulis, tetapi juga cerdas berpikir, cermat bertindak, dan beretika dalam setiap langkahnya.
Refleksi ini mengemuka dalam Pembekalan dan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Jumat (31/10/25) di Sekretariat PWI Bekasi Raya, Kota Bekasi.
Forum ini menghadirkan narasumber nasional dan aparat penegak hukum lintas sektor-mulai dari Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Surya Safaat, pakar hukum Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum, hingga perwakilan Bidang Hukum Polres Metro Bekasi Kota AKP Sentot.
Turut hadir Kadis Kominfostandi Kota Bekasi, Drs. Nadih Arifin, M.Si, serta para jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik anggota PWI Bekasi Raya.
Baca Juga: Layani Aksi Damai Guru, Brimob Polda Metro Jaya Tunjukkan Pendekatan Humanis
Wartawan Harus Berniat Baik dan Cerdik di Lapangan
Mengawali sesi, Aat Surya Safaat- wartawan senior yang malang melintang di dunia redaksi nasional-Internasional menyentil hal sederhana namun fundamental: niat.
“Wartawan keluar rumah untuk bertugas harus berniat baik agar rezekinya lancar,” ujarnya penuh makna.
Ia mengingatkan, di tengah padatnya agenda narasumber, wartawan harus cerdik, bukan agresif.
“Konfrontir berita itu penting, tapi harus tahu tempat dan waktu. Doorstop bukan berarti menyerbu, melainkan membaca momentum,” katanya.
Menurutnya, kecerdikan di lapangan adalah bagian dari etika profesional, bukan sekadar trik jurnalistik. Di atas segalanya, wartawan harus berpegang pada prinsip “cover both sides”, berimbang, dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Ketika Niat Baik Tak Cukup Tanpa Pengetahuan Hukum
Nada bijak Aat disambung oleh Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum, akademisi hukum yang membedah dimensi yuridis profesi pers.
Ia mengingatkan bahwa banyak kasus wartawan terjerat hukum bukan karena isi berita, melainkan “mens rea” — unsur kesengajaan atau niat dalam perbuatan hukum.
