Dikunjungi Pengurus DPP INPERA, Kajari Karawang Bilang Begini

SATU ARAH - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Insan Pers Nusantara (INPERA) berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Karawang dan disambut langsung oleh Kajari Karawang, Martha Parulina Berliana, SH, MH di kantornya, Rabu (8/9/21).

Dalam pertemuan tersebut Kajari Karawang didampingi Kasi Intel, Tohom Hasiholan SH., MH, serta dhadiri pengurus DPP INPERA, Ketua Umum Heri Widodo, Sekretaris Rahmat, Wakil Sekretaris Lili, Humas M. Ropendi, Wakil Humas Dewi Handayani, Kabid Wirausaha dan Tenaga Kerja Riki Idin.

Pada kesempatan tersebut, Kajari Karawang, Martha Parulina Berliana mengatakan, Kejaksaan Negeri Karawang selalu bersinergi dengan organisasi atau lembaga yang berada di Kabupaten Karawang.

"Kami sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) berharap akan terbentuknya masyarakat yang mengenal hukum yang bersahaja. Menjadikan masyarakat yang melek hukum, bisa memilah persoalan dengan mengedepankan kearifan lokal," kata Kajari.

Dikatakan pula, pihaknya telah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat di setiap kecamatan, hal tersebut telah menjadi agenda rutin mingguan.

"Alhamdulillah, kami telah melaksanakan penyuluhan hukum ke masyarakat dan pemerintah desa. Kami telah agendakan setiap minggunya," jelasnya.

Kajari berharap kepada organisasi profesi DPP INPERA agar dapat menjadi mitra dalam memberikan pendidikan tentang hukum. Selain itu, katanya, dalam melakukan tugasnya khusus dalam menyampaikan pemberitaan harus lebih mengedepankan pemberitaan yang berimbang jangan sebelah pihak, jadi tidak katanya atau mengada-ada.

"Prinsipnya dalam penulisan, tidak bersifat opini, jalankan sesuai Etika Jurnalisnya dengan mengacu kepada UU Pers No 40 tahun 1999," ungkapnya.

Ketua DPP INPERA, Heri Widodo memberikan support dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sekarang atas apa yang baru dilakukan melakukan penggeledahan dalam mencari penambahan barang bukti pada Dinas Pertanian.

"Kami mengapresiasi Kajari yang baru menjabat tapi sudah membuat gebrakan, di antaranya penggeledahan di kantor Dinas Pertanian, terkait dugaan korupsi proyek DAM parit yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Selain itu lanjut dia, adanya sosialisasi sadar hukum bagi masyarakat. "Semoga ke depan masyarakat Kabupaten Karawang melek hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum," harapnya. ✓