Akan dibangun 3.333 ruang kelas dan sekolah baru
SATUARAH.CO - Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/25).
Ditemui usai pelantikan Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi mengalihkannya dari belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pelantikan ini jadi momentum kita untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi karena selama ini efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu bukan memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat dan hura-hura menjadi belanja untuk kebutuhan masyarakat," ujar Gubernur Jabar.
Baca Juga: Ki Jaga Kali Ajak Dua Kepala Desa Peduli Sampah di Bendung Kali Ciherang
Dalam waktu satu bulan, Dedi Mulyadi telah melakukan realokasi anggaran dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Tim transisi ini beranggotakan 11 orang yang dipimpin Dedy Mulyadi dan terdiri dari pejabat eselon 3.
"Dari perhitungan pembiayaan anggaran, kami telah mengubah mata anggaran dari belanja tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Per tadi malam, jumlahnya mencapai Rp 5,5 triliun. Kita berharap bisa mencapai Rp 6 triliun," jelasnya.
Dedi juga menyampaikan bahwa dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk beberapa sektor prioritas, di antaranya pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) ditingkatkan dari Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi.
Untuk infrastruktur jalan, Dedi mengungkapkan, dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.
Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program "Operasi Jabar Manunggal" untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.
Dari hasil efisiensi anggaran, Pemprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 350 miliar.
