SATU ARAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Bupati Bekasi dan jajarannya bergerak cepat untuk memberikan solusi kepada para petani Kabupaten Bekasi.
Hal itu lantaran anjloknya harga gabah petani saat ini.
Anjloknya harga gabah dinilai sudah sangat menyengsarakan kehidupan para petani.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan, terkait anjloknya harga padi menjadi urusan banyak pihak. Mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Pasar dan Dinas Perdagangan serta banyak Dinas lain yang bisa membantu agar harga padi di Kabupaten Bekasi bisa naik kembali.
"Anjloknya harga gabah adalah urusan banyak pihak. Contohnya mulai dari Dinas Perdagangan bisa berperan menekan jumlah pasokan gabah dari luar daerah dengan tujuan membeli gabah petani lokal," imbuhnya kepada satuarah.co, Kamis (5/11/2020).
Dikatakan Sunandar, semua komando kebijakan ada di tangan Bupati Bekasi, sehingga jika mengintruksikan para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam membantu para petani, kemungkinan anjloknya harga gabah petani bisa bisa diatasi.
"DPRD, Bupati Bekasi dan OPD terkait bisa sinergi, maka permasalahan anjloknya harga padi pasti bisa terselesaikan," tandasnya.
Menurutnya, Bupati Bekasi bisa meminta
Bulog Sub Divre Karawang-Bekasi, untuk menyerap gabah para petani Kabupaten Bekasi, sehingga harga gabah petani akan mengalami kenaikan.
"Bupati melalui Dinas Perdagangan misalnya, bisa meminta Pihak Bulog untuk membeli atau menyerap gabah petani kita," imbuhnya.
Dia berujar, Kabupaten Bekasi sendiri memang belum mempunyai Bulog lantaran saat ini masih menginduk di Sub Divre Karawang-Bekasi. Kendati demikian kata dia, jika ada permintaan dari Pemerintah Daerah, Bulog Karawang Bekasi segera mencari solusi terkait anjloknya harga gabah di Kabupaten Bekasi.
"Kita memang Kabupaten Bekasi belum mempunyai Bulog sendiri karena masih menginduk ke Kabupaten Karawang," jelasnya.
Masih kata dia, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera berkomunikasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan harga gabah.
Hal itu lanjutnya, bertujuan untuk mencari solusi seperti apa mensiasati masalah yang membuat para petani susah tersebut.
"Kami Komisi II akan segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan segera mengkomunikasikan ke semua stakeholder," tukasnya.
